Ilustrasi penolakan tambang. (Ai)
banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Menanggapi usulan Badan Geologi Kementerian ESDM untuk membuka wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) Logam Tanah Jarang (LTJ) di Mamuju, Sulawesi Barat, WALHI Sulbar menyatakan penolakan tegas.

BACA JUGA: Rencana Lelang Ulang WIUP Mineral Logam dan Batu Bara: WALHI Sulbar Menolak Keras

Dalam rilisnya kepada laman ini, Asnawi, Ketua Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulbar menyampaikan, ada beberapa alasan kuat yang mendasari penolakan ini, pertama, dampak lingkungan yang serius, pemerintah dianggap cenderung mengabaikan dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pertambangan LTJ di Mamuju.

Eksploitasi mineral, termasuk LTJ, seringkali menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti pencemaran air dan udara serta kerusakan habitat alami. Tanpa penanganan yang tepat, kegiatan ini dapat merusak ekosistem lokal dan mengancam keanekaragaman hayati yang penting untuk keseimbangan lingkungan.

Kedua, dampak sosial yang mengkhawatirkan, aspek sosial juga perlu menjadi pertimbangan utama kata WALHI. Aktivitas pertambangan kerap memicu konflik dengan masyarakat lokal terkait pembebasan lahan, hak atas sumber daya alam, dan dampak sosial ekonomi. Tanpa keterlibatan dan konsultasi yang memadai dengan masyarakat setempat, kegiatan pertambangan dapat meningkatkan ketidaksetaraan, menyebabkan migrasi paksa, dan mengancam keberlangsungan hidup komunitas lokal.

BACA JUGA: Pansus Revisi RTRW dan RZWP3K Dorong Pemkab di Sulbar Aktif dalam Pengumpulan Data Lahan

Ketiga, implikasi geopolitik, dalam konteks global, peningkatan eksploitasi LTJ dapat memperburuk ketegangan geopolitik terkait sumber daya alam. Persaingan untuk mengamankan akses ke sumber daya mineral, yang vital bagi industri pertahanan dan teknologi canggih, berpotensi memicu konflik internasional dan memperkuat hegemoni kekuatan besar.

Lebih lanjut dijelaskan, penolakan terhadap eksploitasi sumber daya alam bukan berarti menentang pembangunan atau kemajuan, melainkan panggilan untuk mempertimbangkan secara holistik dampak dan implikasi dari kegiatan eksploitasi mineral.

WALHI Sulbar menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan jangka panjang, keberlanjutan kehidupan, penghidupan, dan keadilan antar generasi di Sulawesi Barat.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor ini, WALHI Sulbar mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan ulang usulan WIUP LTJ di Mamuju dan mendengarkan suara masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan ini. (rls)

Bagikan