Mamuju, Katinting.com – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Amalia Fitri Aras, menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat di ruang kerjanya, Rabu (11/2). Kunjungan tersebut dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait pengelolaan program di Bidang Ketahanan Pangan.
Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Sulbar didampingi oleh Sekretaris DPRD Sulbar, Arianto AP, serta Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Sahrin Salatung, beserta jajaran staf Sekretariat DPRD Sulbar.
Penyerahan LHP ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional BPK untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Fokus pemeriksaan kali ini menyasar program dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulbar di bidang ketahanan pangan, yang menjadi sektor krusial dalam pembangunan daerah.
Hal ini sejalan dengan salah satu misi dalam konsep Panca Daya yang diusung Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat.
Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, menyampaikan bahwa lembaga legislatif berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang tertuang dalam LHP BPK. Tindak lanjut ini akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pimpinan DPRD akan segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK dengan mengagendakan rapat-rapat kerja bersama Pemerintah Provinsi Sulbar serta pihak-pihak terkait lainnya. Ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari fungsi pengawasan yang kami jalankan,” ujar Amalia Fitri.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Sulbar, Arianto AP, menegaskan kesiapan jajaran Sekretariat DPRD untuk memfasilitasi seluruh proses tindak lanjut rekomendasi BPK. Dukungan fasilitasi ini bertujuan agar proses tersebut dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Pertemuan ini menjadi wujud nyata komitmen bersama antara DPRD Sulbar dan BPK dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik. Sinergi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, khususnya dalam upaya penguatan sektor ketahanan pangan di Sulawesi Barat. (*)
