Mamuju, Katinting.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Abd. Halim, menyambut baik rencana perampingan OPD Lingkup Pemprov Sulbar. Namun itu, ia memberikan sejumlah catatan terkait rencana tersebut.
Kata Abd. Halim, rencana baik tersebut harus dibarengi dengan kajian yang baik pula, secara komprehensif, sehingga kedepannya tidak bongkar pasang lagi. Sebab sebelumnya beberapa dinas saat ini, itu dulunya tergabung atau bagian dalam satu instansi.
BACA JUGA : Ketua Komisi II DPRD Sulbar Dukung Pj. Gubernur Rampingkan OPD
“Kami di DPRD tentu menunggu hasil analisis kebutuhan untuk dijadikan bahan dasar atas rencana dalam merampingkan OPD lingkup Pemprov Sulbar,” kata Abd. Halim, Senin (20/6/22)
Sebab katanya, dalam usulan yang akan diajukan dalam Ranperda harus dapat dijelaskan dasar kebijakan dan subtansinya.
Penting bagi juga publik tau, seperti kebijakan yang berkaitan dengan perampingan, mesti dikenali dulu alasan gubernur melakukan perampingan. Apalagi kemampuan fiskal kita harus jadi pertimbangan matang, sehingga perampingan membuat semakin sehat, ungkapnya.
BACA JUGA : Setuju Rampingkan OPD Pemprov Sulbar, Ini Alasan Fraksi Gerindra
Berikutnya Pj Gubernur Sulbar penting memperhatikan, agar dalam pengisian jabatan di OPD hasil perampingan dilakukan melalaui fit and propertest bagi calon pejabat yang terpilih betul-betul mumpuni.
Untuk kelangsungan pemerintahan jangka panjang maka Pj gubernur juga perlu membuat kebijakan moratorium perpindahan pejabat eselon dari kabupaten, sehingga yang ada itu bisa di efektifkan.
Untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah maka Pj Gubernur diharapkan mendorong digitalisasi operasional birokrasi terutama dalam layanan publik.
Dalam rangka efektivitas layanan pemerintah provinsi sesuai kewenangannya diharapkan pula Pj Gubernur Memperhatikan keberadaan organisasi vertikal sesuai kebutuhan daerah sebagai akselerasi antara pusat dan daerah imbuhnya.
(Advetorial)
