Gambar ilustrasi. (hukumonline.com)
banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Sidang pra peradilan atas penetapan tersangka anggota DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) telah dimulai sejak beberapa hari lalu, berlangsung di Pengadilan Negeri Mamuju, Jalan AP Pettarani Mamuju.

Pada hari Kamis 17 November 2022, menghadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Hasanuddin Makassar, Amir Ilyas. Dipersidangan dia mengungkapkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) menjadi hal wajib untuk untuk diterbitkan.

Usai menjadi saksi ahli, Amir Ilyas kembali menjelaskan, sebelum dijadikan tersangka Sukri belum diberikan SPDP. Menurutnya, pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 tahun 2015, SPDP ini wajib diberikan kepada pelapor, terlapor, korban dalam hal ini calon tersangka.

Lanjut kata Amir, tidak ada alasan untuk tidak diberikan SPDP sebagai kewajiban penegak hukum. Agar terjadi check in balance dan melindungi hak-hak baik calon tersangka maupun tersangka ke depan, bahwa ada kasus sudah disampaikan atau ada kasus penyidikannya sudah dimulai.

“Jaksa saya pikir, mengakui tadi, bahwa secara tersirat dia tidak memberikan SPDP ini, karena dia menganggap yang dia tetapkan jadi tersangka ini bukan terlapor. Tapi kan lucu aneh bin ajaib kalau dia tidak tetapkan jadi terlapor tapi dia tetapkan jadi tersangka, berarti dia, terlapor juga sebenarnya,” ungkapnya.

Dia berharap putusan hakim memberikan keadilan, atas penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bibit dan rehabilitasi lahan hutan di Dinas Kehutanan (Dishut) Sulbar pada tahun 2019.

“Saya kira majelis hakim akan objektif dalam menilai, baik dari pihak Kejaksaan maupun dari pihak pemohon,” ujarnya.

BACA JUGA : Inisial S Anggota DPRD Sulbar Beberkan Keanehan Dirinya Jadi Tersangka

Sambung dijelaskan, tentang pentingnya SPDP kepada terlapor, pelapor dan korban. “Jadi Jaksa wajib memberikan SPDP ini, dan saya pikir juga majelis tadi juga mempertanyakan dan mempertegas memang di; 109 KUHAP pasal 109 KUHAP pasal 1 ayat 1 ditegaskan bahwa, wajib diberikan SPDP itu dan jaksa tidak memberikan. Karena dia menganggap bahwa dia tidak tahu mau dia kirim ke mana kalau ini belum jelas. itu alasannya,” jelasnya.

Pada persidangan kemarin, dia menjawab sejumlah pertanyaan dari kuasa hukum tersangka. Bahwa wajib SPDP diberitahu demi melindungi hak-hak dia untuk mempersiapkan bukti-bukti dan lain-lain. Supaya dalam hukum acara dikenal namanya asas akusator, asas akusator ini bahwa semua orang dianggap sebagai subjek, bukan lagi tersangka ini sebagai objek, dia sebagai subjek sekira itu.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, bahwa ada dua poin penting yang menjadi pembahasan saat dirinya memberikan keterangan sebagai ahli. Pertama terkait SPDP, dan kedua terkait dua alat bukti.

“184 KUHAP Saya menitikberatkan ke SPDP, karena SPDP ini saya pikir terbukti bahwa pihak Kejaksaan atau penegak hukum ini tidak menyampaikan SPDP tersebut,” pungkas Amir.

(*)

Bagikan

Comment