Heriansyah, Kepala Divisi Sosdiklihparmas dan SDM KPU Kabupaten Pasangkayu. (Ist)
banner 728x90

Pasangkayu, Katinting.com – KPU Pasangkayu semakin intens melakukan sosialisasi dan simulasi sistem informasi anggota KPU dan Badan AdHoc (SIAKBA).

BACA JUGA : KPU Pasangkayu Sosialisasi dan Simulasikan SIAKBA di Kecamatan Bulutaba

Tersebut menyesar Kecamatan Bulutaba dan Kecamatan Duripoku, untuk menggaet pendaftar, jelang tahapan pembentukan badan AdHoc penyelenggara pemilu tahun 2024,

Kepala Divisi Sosdiklihparmas dan SDM KPU Kabupaten Pasangkayu, Heriansyah menyampaikan, terkait jadwal dan tahapan pembentukan Badan AdHoc serta syarat dan dokument yang wajib dilengkapi pada saat pendaftaran Badan AdHoc melalui Aplikasi SIAKBA.

Menurutnya, jadwal pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)  dimulai Tanggal 20 November 2022 hingga 4 Januari 2023 sedangkan untuk jadwal pembentukan Panitia Pemungutan suara (PPS)  akan dimulai tanggal 18 Desember 2022 hingga 17 Januari 2023 berdasarkan jadwal yang tertuang dalam Keputusan KPU No. 476 tahun 2022 tentang Pedoman teknis pembentukan Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

“Ada tujuh dokument yg wajib dilengkapi oleh calon pendaftar Badan AdHoc khususnya PPK dan PPS yaitu Fotocopy Ijasah SMA sederajat yang dilegalisir oleh pejabat yg berwenang, Fotocopy KTP Elektronik, Surat Keterangan Sehat Jasmani & Rohani serta bebas dari penyalahgunaan Narkoba yang dikeluarkan oleh RS, Puskesmas atau Klinik setempat, Pas Foto Ukuran 4×6, Surat Pendaftaran, Surat Pernyataan, Daftar Riwayat Hidup (DRH),” pungkasnya Heri.

Seluruh dokument diatas harus di scan dan di conversi dalam Format Pdf kecuali Foto KTP dan Pas foto dengan format JPEG  dengan Kapasitas File tidak lebih dari 1 MB.

Untuk format surat pendaftaran, surat pernyataan, dan Daftar Riwayat hidup (DRH) di unduh langsung dari aplikasi SIAKBA, format surat diatas diunduh dan di Print out lalu peserta wajib membubuhi tanda tangan dan materai 10.000 kemudian mengunggah kembali dokumen tersebut dalam aplikasi SIAKBA bersama dokumen yang lain, ungkapnya.

Tak luput, Heri juga menjelaskan terkait kebijakan baru yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Yaitu proses regenerasi penyelenggara AdHoc tidak lagi dengan periodisasi dan adanya santunan kecelakaan kerja bagi penyelenggara AdHoc yang mengalami Kecelakaan dalam melaksanakan tugas seperti luka sedang, luka berat, cacat permanen, meninggal dunia bahkan biaya pemakaman.

(HR/Ed: Anhar)

Bagikan

Comment