Katinting.com, Bontang – Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Bontang belum terbentuk, lantaran belum terbitnya Surat Keputusan (SK) pimpinan definitif dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik terkait.
Akibatnya, sejumlah agenda penting di DPRD Bontang, seperti pembahasan anggaran dan pengawasan terhadap pemerintah daerah, belum bisa berjalan optimal.
Ketua Sementara DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menjelaskan bahwa pengesahan pimpinan definitif masih menunggu keputusan dari DPP Partai Golkar, PKB, dan PDI-Perjuangan.
“Sampai saat ini kita masih menunggu SK pimpinan definitif akan diterbitkan oleh DPP masing-masing partai,” ungkap Andi Faizal, Kamis (22/8/2024).
AKD merupakan alat utama yang memungkinkan DPRD menjalankan fungsi legislatifnya, seperti pembahasan anggaran dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Tanpa AKD, kinerja DPRD menjadi terhambat.
Andi Faizal menegaskan bahwa pihaknya hanya bisa menunggu keputusan dari partai politik terkait untuk segera menetapkan pimpinan definitif. Pasalnya AKD berdampak langsung pada produktivitas DPRD.
Selain menunggu SK dari DPP, Andi Faizal menambahkan bahwa saat ini penyusunan Tata Tertib (Tatib) DPRD menjadi prioritas utama. Tatib merupakan landasan hukum yang akan mengatur pembentukan AKD.
“Kami fokus menyelesaikan ini terlebih dahulu agar ketika pimpinan definitif telah ditetapkan, AKD bisa segera dibentuk,” tambahnya.
Dengan kondisi ini, DPRD Bontang dihadapkan pada fase kritis di awal masa jabatan, di mana penetapan pimpinan definitif dan penyusunan tatib menjadi dua hal yang saling bergantung untuk memulai kerja legislatif yang efektif. Andi Faizal berharap, keputusan dari DPP partai politik terkait bisa segera keluar, sehingga agenda-agenda penting lainnya bisa dilanjutkan tanpa kendala.
“Kami berharap proses ini dapat segera selesai agar DPRD bisa bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat Bontang,” pungkasnya.
