Pasangkayu, Katinting.com – Dalam Kunjungan kerjanya di Kabupaten Mamuju Utara, Pj Gubernur Sulbar, Carlo Brix Tewu menekankan efektifkan pemerintahan. Dan menurutnya mutlak dilakukan pengawasan. Untuk itu, Carlo mengajak untuk sama-sama melakukan pengawasan.
“Saya tidak menginginkan ASN berhadapan dengan hukum. Itulah sebabnya, saya mengajak Kapolda untuk bersama-sama supaya mendengar langsung dan sama- sama komitmen dalam pengawasan, termasuk di dalamnya tak ada lagi. Terkait pungutan, yang paling sering saya baca sekarang adalah pungutan di sekolah. Kepada semua pihak, saya meminta untuk bersama-sama melakukan pengawasan. Sekarang , sekolah menengah sudah menjadi kewenangan provinsi. Ada beribu-ribu guru sekolah menengah saat ini sudah jadi kewenangan provinsi dan harus dilakukan pengawasan supaya tidak ada pungutan,” kata Carlo.
Kalau di Sulbar ini terjadi pungutan dan itu terekam di pusat saya sebagai pemerintah akan malu. Kalau terjadi pungutan dan kebocoran laporkan pada saya. Kepada rekan-rekan media sebagai fungsi kontrol juga menyampaikan kalau terjadi pungutan, karena kita bekerja tidak ada yang ditutup-tutupi, harus transparan. Jika itu berjalan sebagaimana mestinya, semua akan berjalan aman, tandas Carlo.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Matra, Agus Ambo Jiwa melaporkan kepada Gubernur Carlo bahwa di Matra saat ini terjadi permasalahan utama, yakni permasalahan tapal batas Donggala yang sampai saat ini belum terselesaikan, dan permasalahan kedua adalah sengketa lahan dengan PT. Unggul yang sudah sepuluh tahun belum terselesaikan hingga saat ini.
“Kami harapkan kepada Bapak Gubernur untuk memfasilitasi permasalahan ini,” jelas Agus Ambo Jiwa.
Gubernur terhadap permasalahan tersebut, juga berjanji akan memfasilitasi permasalahan tersebut, apalagi dirinya sampai saat ini masih aktif di Kemenpolhukam yang memang menangani hal tersebut.
Carlo juga tak henti-hentinya menekankan netralitas ASN dalam menghadapi Pemilukada dan menggunakan hak pilihnya tanpa ada paksaan, sehingga Pemilukada berjalan dengan aman.
Kasrem 142 Tatag, Letkol Inf. Priono menyampaikan, bahwa konstalasi saat ini semakin tinggi sehingga diharapkan dukungan dan bersinergi antara satu dan yang lain dalam untuk membuat daerah ini menjadi aman.
“Kami mohon bantuan semua pihak, keterbatasan personil khususnya di Matra tidak sebanding dengan jumlah wilayah,” sebutya.
Untuk pengamanan Pilkada, Danrem 142 Tatag menyiapkan kurang lebih 600 pasukan.
Kapolda Sulbar, Brigjen Pol. Nandang menyampaikan, selaku Kapolda Sulbar, akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencerdaskan masyarakat sehingga tidak menjadi korban kejahatan, dan jangan menjadi perilaku kejahatan karena tugas utama polisi adalah mengayomi masyarakat.
Terkait pengawasan internal yang disampaikan oleh Gubernur, Nandang menyampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan selama ini dinilai salah, karena pengawasan dilakukan pada hasil, padahal semestinya pengawasan dilakukan mulai saat perencanaan. (ADV/HMS)
Comment