Jadi kehadiran kami disini, bagaimana berupaya mendorong proses ini sehingga Pemerintah Provinsi betul-betul menjalankan roda atau sistem dengan baik dan benar.
Mamuju, Katinting.com – Masih dalam momentum memperingati hari Sumpah Pemuda ke-90, pada 28 Oktober kemarin, HMI Cabang Manakarra, menggelar unjukrasa di Kantor Gubernur Sulbar dan Kantor DPRD Sulbar. Rabu (31/10).
Aksi yang dilakukan sekira pukul 11.30 ini, HMI menyoroti tidak diterimanya APBD Perubahan 2018 Sulbar oleh Mendagri, tidak haromisnya hubungan pemerintah eksekutif dan legislatif, dan juga serapan anggaran yang dikelolah OPD Sulbar belum maksimal sampai bulan Oktober.
Dalam selebaran tuntutan massa aksi juga tertulis, “Eksekutif bak robot jalan sendiri tanpa ada yang mengawasi, sementara legislatif laksana harimau yang sedang tidur kuat mengaung namun tak punya taring.”
Olehnya itu mereka menuntut Gubernur Sulbar untuk mengevaluasi kinerja seluruh OPD, Mencopot Kepala OPD yang tidak becus dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, dan juga meminta kepada DPRD Sulbar untuk labih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap eksekutif.
Sopliadi, ketua umum HMI Cabang Manakarra mengatakan, HMI mendatangi kantor provinsi Sulbar dan Kantor DPRD Sulbar. Karena menganggap begitu banyak hal yang kemudian hari ini ada di institusi pemerintah Sulbar, sehingga mereka mendorong untuk segala permasalahan ini agar pemerintah betul-betul memperbaiki sistem yang ada.
“Jadi kehadiran kami disini, bagaimana berupaya mendorong proses ini sehingga Pemerintah Provinsi betul-betul menjalankan roda atau sistem dengan baik dan benar. Karena ini sudah akhir tahun ketika mereka tidak maksimal untuk berkerja, kami yakin bahwa serapan anggaran ini tidak akan mencapai 100 persen atau kita anggap pemprov tidak ada progres dalam satu tahun ini,” ujar Sopliadi.
“Dan terkait masalah pihak eksekutif dan legislatif, kami ingin menyampaikan bahwa berbalas pantun (saling mengkritik), itu tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada di Sulbar. Tapi kami berupaya agar pihak DPRD dengan pihak Birokrasi untuk duduk bersama dalam menyelesaikan permasalahan ini. Jadi jangan terlalu lama untuk membiarkan konflik ini terjadi tapi lebih kepada bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di Sulbar,” tambahnya.
(Zulkifli)
