Pak Gubernur tarik menarik dengan kami. Pak Gubernur memaksakan masuk untuk tetap dikerjakan di 2018, kami bilang tidak, karena sudah putus kontrak.
Mamuju, Katinting.com – Kita harus fokus memastikan bahwa seluruh energi yang ada dalam postur APBD kita ini, sumber daya yang melekat di kita ini semuanya untuk rakyat. Itu disampaikan Sukri saat menerima pengunjukrasa dari HMI Cabang Manakarra. Rabu (31/10).
BACA JUGA : HMI Manakarra Desak Gubernur Copot Pimpinan OPD Bermasalah
Sukri Umar, anggota DPRD Sulbar yang menemui massa aksi menilai aksi yang dilakukan oleh HMI Cabang Mamuju, ini  adalah respon publik. Karena mereka menyadari bahwa Pemerintah daerah harus fokus menjalankan roda pemerintahan.
Terkait dengan tidak diterimanya ABDP-P 2018 kerena melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, Sukri yang juga anggota Banggar ini menjelaskan, salah satu contoh yang penghambat sehingga pembahasan ABPD-P berjalan alot, adalah Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar memaksakan agar pengerjaan jalan Urekang-Ulumanda, Kabupaten Majene agar tetap dilanjutkan di tahun 2018 ini padahal telah diputus kontrak oleh Dinas PUPR Sulbar.
“Pak Gubernur tarik menarik dengan kami. Pak Gubernur memaksakan masuk untuk tetap dikerjakan di 2018, kami bilang tidak, karena sudah putus kontrak. Yang putuskan itu bukan adalah Dinas PUPR yang punya kewenangan. DPRD tidak punya kewenangan,” jelasnya.
“Kami tanya, kenapa di putus kontrak nya? Kepala Dinas PUPR bilang, kami putus Pak, karena tidak alat dan material di tempat. Itu yang membuat dinamis,” tutur Sukri mengulang apa yang dikatakan Kadis PUPR.
Kemudian, yang juga menjadi penghambat sehingga terlambatnya penetapan APBD-P 2018, dikarenakan terjadinya gempa dan Tsunami di Sulteng, pada 28 September, yang juga bertepatan dengan jadwal penetapan APBD-P.
“Kami jadwal tanggal 28-30. Tapi tiba-tiba terjadi tsunami di Palu. Itulah yang membuat kami terhambat, ya masa kita mau paksakan keadaan? Pada saat itu juga semua panik. Kemudian teman-teman disini rata-rata punya banyak keluarga di Palu. Teman-teman eksekutif juga begitu. Seperti itu sehingga molor,” ungkapnya.
“Dan saya kira, masyarakat harus tahu bahwa sesungguhnya APBD Perubahan tidak ada, itu tidak masalah. Pemerintah Pusat hari ini saja tidak ada APBN Perubahan. Jadi itu bukan sesuatu kewajiban,” sambungnya.
Menanggapi tuntutan massa aksi terkait minimnya serapan anggaran yang dilakuakn oleh OPD hingga akhir bulan Oktobe ini, Sukri juga membetulkan hal tersebut. Ia mengambil satu contoh yang terjadi di Dinas PUPR yang dinilai OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, penyerapan anggarannya baru mencapai kurang lebih 37 persen.
“Itu dari laporan keuangan, kita tidak bisa bilang-bilang saja. Â itu ada datanya,” ungkap Sukri.
(Zulkifli)
