Ketua Ombusman RI Mokhammad Najih. (Dok Int)
banner 728x90

 

Jakarta, Katinting.com – Meski sudah mendekati dua pekan masa proses pemeriksaan terhadap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat non aktiv Lukman Umar, atas dugaan pelanggaran kode etik insan ombudsman, namun hingga kini, ORI Pusat belum merilis hasil proses pemeriksaannya.

Saat dihubungi Senin (26/09), Ketua ORI Pusat Mojhammad Najih, mengemukakan bahwa proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik insan ombudsman yang laporannya, dituduhkan kepada Kepala ORI Sulbar Lukman Umar, yang kini non aktiv selama pemeriksaan, masih dalam proses.

“Masih dalam proses” ungkap Najih.

Ketika laman ini menanyakan, apakah sudah ada gambaran hasil dari Ombudsman RI, atas pemeriksaan yang dilakukan oleh tim riksa ORI Pusat, kira kira sanksi apa yang akan didapatkan oleh terduga pelanggar kode etik insan Ombudsman.

“Kami belum bisa menyampaikan apapun, sebab hasil juga masih ditangan tim riksa, belum naik ketingkat pleno, jadi kita sama sama menunggu, apa kesimpulan yang akan dikeluarkan oleh tim riksa” jawab Najih.

Gambaran kasus dugaan pelanggaran kode etik insan Ombudsman ini, berawal ketika terungkapkan pemanfaatan bea siswa Manakarra yang melekat di APBD Mamuju tahun 2021, dimana LHP BPK RI terhadap pengelolaan keuangan Pemda Mamuju, penerima bea siswa ada yang tidak layak menerima tapi justru mendapatkan persetujuan menerima bea siswa, karena semestinya bea siswa tersebut diperuntukan bagi orang yang tidak mampu, namun justru beberapa pejabat di Mamuju ikut menikmati dana ini, tidak terkecuali kemudian Kepala ORI Perwakilan Sulbar non aktiv Lukman Umar.

Meskipun kemudian perintah BPK RI meminta kepada yang tidak berhak menerima bea siswa Manakarra, melakukan pengembalian, namun untuk Lukman Umar yang dalam posisinya sebagai Kepala ORI perwakilan Sulbar kala itu, meskipun mengembalikan tapi tidak menggugurkan dugaan pelanggaran kode etik insan Ombudsman sebagai mana di atur dalam Peraturan Ombudsman No.40 Tahun 2019 tengtang Kode Etik Insan Ombudsman, sehingga sejumlah stakeholder melayangkan laporannya ke ORI Pusat.

(Fhatur Anjasmara)

Bagikan

Comment