oleh

Dianggap Tidak Detail, Fraksi PDIP Pertanyakan Hal Ini di Pertanggungjawaban APBD Sulbar TA 2021

banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Sulawesi Barat terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2021, Kamis (23/6/22)

BACA JUGA : Pertanggungjawaban APBD 2021 Diserahkan ke DPRD Sulbar

Bedasarkan ketentuan undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali perlu kami ingatkan kepada bapak Gubernur bahwa didalam Pasal 1 ayat (4) bahwa DPRD merupakan unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam Peranannya sebagai unsur pemerintahan daerah tentu kami berharap agar Pemerintahan Daerah yang Bapak Gubernur pimpin senantiasa konsisten terhadap berbagai kesepakatan yang telah dilahirkan secara bersama dan mempertimbangankan dengan seksama berbagai rekomendasi yang dilahirkan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut Fraksi PDI Perjuangan secara tegas kami sampaikan bahwa jika suata pekerjaan tidak dilaksanakan dengan secara terbuka dan transparan maka akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab terhadap publik akan dipertanyakan kemana jalan pemerintahan diarahkan. Secara umum bahwa Implementasi Pelaksanaan Anggaran APBD dari tahun ke tahun bukan hanya pertanggungjwaban Gubernur melainkan Petanggungjwaban secara bersama dan tidak terlepas keterlibatan DPRD untuk bertanggungjawab baik secara administratif sekaligus pertanggungjawaban secara moral terhadap Rakyat. Oleh karena itu pertanggungjawaban ini dimuat dalam Peraturan Daerah.

Dalam keterangan Bapak Gubernur yang telah bapak sampaikan beberapa waktu lalu dalam sidang paripurna yang mulia ini terdapat data-data yang tidak konsisten dalam menyajikan informasi data keuangan daerah olehnya itu diharapkan mampu memaksimalkan Profesionalisme pelaksanaan pemerintahan daerah.

Jika pelaksanaan program–program pemerintah tidak maksimal maka tujuan dari APBD juga jauh dari harapan termasuk diantaranya sebagai Perimbangan ekonomi daerah ditengah bencana yang kita hadapi bersama. Kenyataan dilapangan pada tahun 2021 Provinsi Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan ekonomi lamban berada pada angka 2,56 yang menciptakan kemiskinan baru bagi rakyat.

BACA JUGA : Pemandangan Fraksi atas Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021, Ini Kata Sekprov Sulbar

Sambung dijelaskan, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa hal, mencermati perkembangan informasi kepada publik secara cermat dan akuntabel maka fraksi PDI Perjuangan mendorong kerjasama yang baik dengan instansi vertikal pemerintah dalam menyajikan data data ke publik. Sebagai contoh terjadi perbedaan informasi yang disajikan oleh BPS dalam buku Sulawesi Barat Dalam Angka 2022 terkait Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Demikian pula penyusunan Raperda LKPJ diharapkan konsistensi data yang disajikan sebagaimana berikut ini :

  • Total Pendapatan tahun 2021 dalam data BPS adalah sebesar Rp. 2.047.743.141.000 sedangkan dalam raperda yang diajukan sebesar Rp. 2.024.671.075.786,19.
  • Realisasi Belanja daerah Tahun 2021 pada data BPS sebesar Rp. 2.062.542.228.000. sedangkan yang disajikan dalam LKPJ gubernur Rp. 1.986.339.100.172,19.
  • Terdapat perbedaan realisasi belanja daerah 2021 dimana pada draft Raperda pada halaman 4 pasal 4 ayat b) tertulis Sebesar Rp. 1.815.906.697.868,19 sebagaimana sambutan bapak Gubernur sedangkan dalam lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organsasi realisasi belanja sebesar Rp 986.339.100.172,19.
  • Demikian pula terdapat perbedaan anggaran setelah perubahan belanja daerah 2021 dimana pada draft Raperda pada halaman 4 pasal 4 ayat a) tertulis Sebesar Rp. 2.190.216.331.588,00 sedangkan dalam lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organsasi Anggaran Belanja setelah perubahan sebesar Rp 361.848.733.892,00.
  • Mencermati data yang disuguhkan dalam lampiran I.1 maka terjadi defisit sebesar Rp. 375.509.633.719,81 sementara yang disampaikan bapak gubernur sebesar Rp. 131.967.673.987,00.

Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan, meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar memberikan penjelasan lebih detail terhadap semakin meningkatnya kemiskinan di Sulawesi Barat. Dari data yang disajikan oleh BPS tahun 2020 sebesar 10,87% meningkat di tahun 2021 sebesar 11,29%.

Adapun Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sulawesi Barat sebagai penasehat H. Abdul Halim yang juga wakil ketua DPRD, sedangkan ketuanya Rayu, SE, wakil ketua Drs. H. Itol Saiful Tonra, MM, Sekretaris Sabar Budiman, SH, Bendahara Ruslan, S.Sos dan Anggota Irbad Kaimuddin, S.PI.

BACA JUGA : 8 Catatan Penting Fraksi Partai Nasdem Terkait Pertanggungjawaban APBD 2021  

(Advetorial)

Bagikan

Komentar