Mamuju, Katinting.com – Bidang pendidikan secara statistik Indeks Pembangunan Manusia meningkat namun Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat perlu memperhatikan kelompok usia sekolah, karena berdasarkan data BPS dalam angka tahun 2022 menunjukkan kelompok usia 19 – 24 tahun mengalami peningkatan putus sekolah secara signifikan yaitu pada tahun 2020 sebanyak 1,23 persen meningkat ditahun 2021 sebanyak 7,01 persen.
Hal tersebut dijelaskan dalam pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Sulawesi Barat terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2021.
BACA JUGA : Dianggap Tidak Detail, Fraksi PDIP Pertanyakan Hal Ini di Pertanggungjawaban APBD Sulbar TA 2021
Sambung dijelaskan, Ditengah tuntutan dunia kerja cenderung merekrut lepasan sarjana maka kedepan masyarakat Sulbar tidak mampu berkompetisi dengan daerah lainnya. Dilain sisi untuk kelompok usia sekolah 7-24 tahun juga mengalami peningkatan usia tidak/belum pernah sekolah meningkat secara signifikan yaitu pada tahun 2020 sebesar 0,96 persen meningkat pada tahun 2021 sebesar 2,88 persen.
Sedangkan, dalam bidang kesejahteraan fraksi PDI Perjuangan juga meminta keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperlakukan korban gempa bumi yang terjadi pada 15 dan 16 Januari 2021, sebab hingga saat ini masih banyak korban belum mendapatkan rumah layak huni.
Selain itu, meminta kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat agar lebih meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah atas mis-informasi yang disuguhkan dalam draft Raperda LKPJ tahun 2021.
BACA JUGA : Pemandangan Fraksi atas Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021, Ini Kata Sekprov Sulbar
Dalam pengelolan keuangan daerah kami juga meminta hasil evaluasi secara spesifik terhadap penyebab tingginya SiLPA (Sisa lebih perhitungan anggaran) di tahun 2021.
Terhadap Kebijakan pinjaman dana PEN baik yang sudah terlaksana di tahun 2020 dan 2021 maupun yang akan dilaksanakan di tahun 2022 kami meminta penjelasan bapak gubernur tentang Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah serta dampak fiskal di tahun mendatang hal ini dapat di lihat dengan besarnya Defisit keuangan hingga 15,90 persen.
Adapun Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sulawesi Barat sebagai penasehat H. Abdul Halim yang juga wakil ketua DPRD, sedangkan ketuanya Rayu, SE, wakil ketua Drs. H. Itol Saiful Tonra, MM, Sekretaris Sabar Budiman, SH, Bendahara Ruslan, S.Sos dan Anggota Irbad Kaimuddin, S.PI.
BACA JUGA : 8 Catatan Penting Fraksi Partai Nasdem Terkait Pertanggungjawaban APBD 2021
(Anhar)
Comment