Nasruddin, anggota Banggar DPRD Pasangkayu
banner 728x90

Pasangkayu, Katinting.com – DPRD Pasangkayu paripurnakan agenda persetujuan bersama ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022.

Rapat yang berlangsung di gedung DPRD Pasangkayu, Sulawesi Barat, Senin, 1 Agustus 2022, dipimpin Wakil Ketua Irfandi Yaumil.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 320 disebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD Kepada DPRD yang dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selain itu, laporan keuangan itu juga paling sedikit memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, operasional, laporan arus kas, dan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Saat membacakan pandangan, anggota Badan Anggaran DPRD Pasangkayu, Nasruddin menyampaikan bahwa telah melakukan pembahasan pada tingkat Banggar DPRD juga dengan kelompok pakar dari akademisi Universitas Tadulako Palu, Sulteng. Ranperda ini juga, lanjut Nasruddin, telah dibahas bersama dengan TAPD.

Sejumlah hal kritis terkait pebahasan ranperda ini disampaikan, antara lain yakni hampir setiap periode tampak dalam laporan bahwa peningkatan PAD kabupaten Pasangkayu tidak mengalami peningkatan secara signifikan.

Banggar juga meminta agar Pemda Pasangkayu secara serius melakukan optimalisasi PAD terutama pada OPD penghasil PAD di Kabupaten Pasangkayu.

Pihak Banggar DPRD Pasangkayu menyoroti rendahnya PAD kabupaten Pasangkayu yang berdampak pada tingginya ketergantungan daerah terhadap pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat melalui dana transfer atau dana perimbangan.Tak luput, intensifikasi dan ekstensikasi pajak dan retribusi daerah juga disinggung.

Menurut Banggar, berdasarkan data, terjadi kecenderungan penurunan DAU beberapa periode belakangan ini. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, sehingga perlu didentifikasi apa penyebabnya dan sekaligus dicarikan solusi.

Selain itu, penyisihan dan penghapusan piutang daerah yang tidak tertagih setia periode, perlu dicarikan formulasi yang tepat melalui mekanisme rasional yang tentunya harus mengacu pada regulasi yang mengatur tentang itu, serta desain instrument yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menstimulasi petugas pengelola PAD, perlu disiapkan insentif yang layak sehingga termotivasi untuk melakukan pemungutan dengan cara menetapkan sejumlah persentase tertentu dari realisasi PAD setiap akhir periode. Mungkin perlu dukungan Perda yang mengatur tentang itu.

Banggar juga mengorek jajaran direksi Perusda sebagai profit center dari pemerintah daerah. Bagi Banggae, ini harus benar-benar professional, sehingga dapat dijadikan sebagai wadah bagi pemerintah daerah dalam memperoleh sharing profit untuk meningkatkan PAD.

Pemda juga diminta mengoptimalkan penyertaan modal kepada BUMD (PDAM dan Bank SULSELBAR) sehingga dapat memperoleh PAD melalui deviden (sharing profit) tanpa membebaní masyarakat sebagai pembayar pajak dan retribusi.

Setiap penambahan penyertaan modal kepada BUMD, sebaiknya dilakukan analisis feasibility studi (studi anaisis kemungkinan terjadi) untuk memberikan kepastian tentang berapa besar kontribusi yang dapat diperoleh oleh pemerintah daerah setiap periodenya.

Kemudian, agar mencermati seperangkat regulasi yang mendasari pelaksanaan setiap program kegiatan, sehingga tidak terjadi over laping yang mermbingungkan.

Diketahui, ada selisih antara dokumen Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 dan Laporan setiap OPD harus dicari penyebabnya dan dikoreksi menghindari terjadinya penyajian data yang tidak wajar.

Seharusnya pemda dalam hal ini TAPD, sebelum dokumen diserahkan ke DPRD, tim TAPD melakukan sinkronisasi data laporan realisasi keuangan tiap OPD agar tidak terjadi selisih data.

Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa menyebut, Ranperda ini akan diserahkan ke pemprov Sulbar sebagai perpanjangantangan pemerintah pusat sebelum disahkan paling lambat tanggal 31 Agustus 2022.

“Kami harapkan, tahapan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar sesuai jadwal yang ditentukan,” sambut Yaumil secara singkat.

Arham Bustaman

Bagikan

Comment