Jakarta, Katinting.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, resmi melantik jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Generasi Digital Indonesia (GRADASI) periode 2025–2030. Acara pelantikan yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, ini dihadiri berbagai tokoh lintas kementerian, lembaga negara, akademisi, pegiat literasi digital, serta mitra strategis GRADASI dari seluruh Indonesia.
Pelantikan ini juga menandai perpindahan tongkat estafet kepemimpinan dari Muhammad Sidik K Tomsio kepada Upi Asmaradhana sebagai Ketua Umum DPP GRADASI yang baru. Upi didampingi Junaidi sebagai Sekretaris Jenderal dan Yunita SE sebagai Bendahara Umum.
Hadir dalam pelantikan tersebut Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar Baharuddin, Kepala BPSDM Kominfo Bonifasius Wahyu Pudjianto, serta Plt. Direktur Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Saryadi. Turut hadir pula anggota DPR RI Ahmad Daeng Sere (Komisi VII), para pengurus GRADASI daerah, dan tokoh-tokoh dari Dewan Pakar serta Dewan Pengarah organisasi.
Dalam sambutannya, Dave Laksono yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina GRADASI, menekankan bahwa Indonesia membutuhkan organisasi masyarakat yang mampu menjadi mitra strategis dalam menjaga kedaulatan ruang digital nasional.
“Kiranya ini menjadi awal baru dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas digital bangsa kita. GRADASI diharapkan menjadi mitra kritis dan produktif pemerintah dalam memperkuat ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berdaulat,” ujar Dave.
Ia juga menegaskan peran penting GRADASI dalam membantu DPR RI, khususnya Komisi I, dalam menyusun kebijakan strategis, termasuk revisi Undang-Undang Penyiaran yang kini mencakup platform Over The Top (OTT) dan ruang digital.
“Kami sedang memimpin Panja Revisi UU Penyiaran. Perubahan besar sedang terjadi. GRADASI dapat berperan aktif di sini agar regulasi digital lebih berpihak kepada rakyat,” tambahnya.
Upi Asmaradhana, yang sebelumnya dikenal sebagai Duta Literasi Digital Nasional dan CEO KGI Network, kini resmi menakhodai GRADASI untuk periode 2025–2030. Ia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional II GRADASI yang digelar Desember 2024 lalu di Wonosobo, Jawa Tengah.
Upi menyatakan bahwa GRADASI bukan hanya ormas, tetapi gerakan rakyat untuk transformasi digital yang inklusif dan berpihak pada kepentingan publik.
“GRADASI tidak hanya hadir untuk pelatihan dan kampanye digital, tetapi siap menjadi stakeholder utama dalam melahirkan regulasi yang melindungi hak-hak digital warga negara dan memperkuat posisi Indonesia di era dominasi platform asing,” tegas Upi.
Ia juga mengungkapkan bahwa GRADASI tengah menyusun naskah akademik dan kerangka regulasi strategis untuk menghadapi tantangan ruang digital, seperti disinformasi, ujaran kebencian, dan manipulasi algoritma.
“Indonesia tak boleh hanya jadi pasar digital, tapi harus menjadi produsen solusi digital. Kita sedang mempersiapkan langkah-langkah konkret melalui Dewan Pakar yang melibatkan akademisi kampus ternama di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Dengan jumlah pengurus nasional sebanyak 117 orang, GRADASI periode 2025–2030 terdiri dari enam Wakil Ketua Umum, tujuh Koordinator Wilayah, dan 18 Departemen. Organisasi ini telah hadir di 38 provinsi dan memiliki sejarah panjang dalam penguatan literasi digital sejak didirikan pada 2016 di Yogyakarta. (*)
