Mamuju, Katinting.com – Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan digital. Langkah ini diwujudkan melalui rapat koordinasi intensif bersama Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dispoparekraf yang digelar pada Selasa, 14 Juli 2026.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Dispoparekraf Sulbar, Andi Saiful Rauf, ini difokuskan untuk membahas penguatan indikator keaktifan media sosial dinas dalam instrumen evaluasi SPBE nasional. Langkah taktis ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program unggulan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK), yaitu Sulbar Responsif, yang menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna menghadirkan pelayanan publik siber yang inklusif, responsif, dan adaptif.
Sebelum memasuki pembahasan utama, rapat yang berlangsung di Ruang Kerja Sekretaris Dispoparekraf ini diawali dengan pemaparan teknis dari Tim SPBE. Pemaparan tersebut mencakup perkembangan realisasi konten, identifikasi kendala pengelolaan operasional, serta rekomendasi langkah strategis untuk optimalisasi media sosial dinas. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kendala di lapangan dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi secara sistematis.
Dalam arahannya, Andi Saiful Rauf menyusun strategi taktis agar pengelolaan media sosial dinas mampu memenuhi standar mutu penilaian nasional secara komprehensif. Hal ini mencakup tata kelola konten yang terstruktur serta penguatan kapasitas admin dalam menyajikan data pendukung yang valid dan akurat.
“Optimalisasi media sosial wajib mengacu pada parameter evaluasi SPBE, di mana kita harus mampu menyajikan konten informasi kebijakan secara kontinu serta membangun komunikasi dua arah yang interaktif melalui pemenuhan Standard Operating Procedure respons cepat terhadap atensi masyarakat,” tegas Andi Saiful.
Secara terpisah, Kepala Dispoparekraf Sulbar, Bau Akram Dai, memberikan dukungan penuh terhadap langkah taktis tersebut. Ia menyatakan bahwa integrasi teknologi informasi merupakan pilar utama dalam menyukseskan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
“Optimalisasi media sosial ini memegang peran ganda. Selain mendongkrak indeks SPBE kedinasan, kanal ini adalah instrumen vital kita untuk memperluas jangkauan promosi pariwisata, mengawal potensi kepemudaan, serta menggeliatkan sektor ekonomi kreatif daerah,” ujar Bau Akram.
Bau Akram juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan atensi khusus serta pengawasan berkala terhadap proses optimalisasi ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh kanal digital dinas benar-benar memenuhi standar prima dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Dispoparekraf Sulbar optimistis mampu meningkatkan indeks SPBE sekaligus menghadirkan layanan informasi yang lebih cepat, akurat, dan interaktif bagi masyarakat. Pemanfaatan media sosial sebagai kanal komunikasi publik yang efektif diharapkan dapat memperkuat citra positif pemerintah daerah dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. (*)
