Mamuju, Katinting com – Sulawesi Barat menjadi provinsi keempat yang menyelesaikan Fasilitasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Dengan selesai nya fasilitasi perubahan RKPD 2026 ini Pemprov Sulbar mendapat apresiasi dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI dalam forum fasilitasi via daring, Senin (13/7/2026).
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menjelaskan perubahan RKPD ini pada intinya adalah menata ulang program dan anggaran 2026 agar lebih realistis dan efisien.
Salah satu langkah konkretnya: SiLPA tahun 2025 sebesar Rp5,119 miliar akan dioptimalkan untuk mendukung sektor-sektor prioritas.
“Perubahan ini menjadi langkah nyata agar APBD lebih fokus pada program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ada empat substansi utama yang disepakati dalam perubahan ini. Pertama, struktur program dirapikan menjadi 153 program, 359 kegiatan, dan 1.448 sub-kegiatan agar dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran konsisten.
Kedua, target investasi daerah disesuaikan menjadi 9,65 persen dan Indeks Reformasi Birokrasi menjadi 75,46, mengikuti kondisi fiskal dan capaian tahun lalu.
Ketiga, target Indeks Risiko Bencana disesuaikan menjadi 205 sebagai respons terhadap karakteristik Sulbar yang rawan bencana.
Keempat dan paling signifikan dari sisi fiskal, belanja barang dan jasa dipangkas 16,57 persen dari rencana awal untuk menjaga kesehatan anggaran daerah.
Selain apresiasi, berbagai kementerian dan lembaga juga memberikan masukan untuk penyempurnaan, terutama soal efektivitas pelaksanaan program, akurasi data, dan pencapaian target kinerja. Seluruh masukan akan ditindaklanjuti Bapperida Sulbar bersama perangkat daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Hasil fasilitasi ini selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh OPD Pemprov Sulbar dalam mengeksekusi program pembangunan tahun 2026. (*)
