Mamuju, Katinting.com – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulbar dalam meningkatkan disiplin dan kinerja ASN. Salah satu indikator utama yang menjadi perhatian adalah kehadiran dalam upacara bulanan setiap tanggal 17, yang akan langsung mempengaruhi penilaian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2026.
Dalam arahan tegasnya, Sekda menyatakan bahwa kehadiran pada upacara tersebut memiliki bobot penilaian sebesar 10% dalam komponen TPP. ASN yang tidak hadir tanpa alasan jelas berisiko dikenakan pemotongan TPP hingga 10%.
“Upacara ini hanya sebulan sekali, bahkan diawali dengan apel pengarahan dari Gubernur di minggu pertama. Tidak ada alasan untuk mangkir. Pimpinan OPD harus menegur pegawai yang absen,” tegas Junda Maulana.
Beberapa langkah konkret yang akan segera diterapkan meliputi:
- Penertiban Absensi: Absensi akan ditutup sepuluh menit sebelum upacara dimulai. Keterlambatan tidak dapat ditoleransi.
- Evaluasi Kehadiran: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan membentuk tim untuk turun ke setiap OPD guna memastikan kehadiran ASN dan mencegah praktik absensi fiktif.
- Penataan Protokol: Satpol PP dan unsur protokoler diperintahkan untuk menata ulang pelaksanaan apel agar lebih tertib.
Sekda juga mengingatkan bahwa komitmen Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam mempertahankan TPP di tengah kebijakan efisiensi anggaran harus diimbangi dengan disiplin dan kinerja maksimal dari seluruh ASN. (*/AR)
