Contoh lahan yang ideal dinyatakan sebagai lahan reflanting, diatasnya tampak sisa ceping tembangan pohon sawit sebelumnya. (Dok Fhatur Anjasmara)
banner 728x90

Mateng, Katinting.com – Klaim Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulbar, beberapa waktu lalu, bahwa sudah sedang memulai proses investigasi dan penyelidikan terhadap program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Mamuju Tengah dan Pasangkayu, membuat Solidaritas Pemerhati Hutan dan Anti Diskriminasi (SOMPHAD) Sulawesi Barat, menunggu sikap Kajati Sulbar.

Kepada sejumlah laman media Sulbar, lewat rilisnya, Koordinator SOMPHAD Sulawesi Barat, Muh Amril Marrui, mengemukakan agar Kajati Sulbar, jangan memperpanjang dan mengulur waktu, proses penyelidikan terhadap PSR atau Reflanting, karena ini akan berdampak multi interpertasi di tengah tengah masyarakat.

Mantan aktivis KPK Sulbar ini, menjelaskan, dalam kasus khusus seperti korupsi, penegak hukum yang melakukan penyeledikan harus bekerja cepat dan sesegara mungkin menghasilkan kesimpulan pada kasus berbau korupsi itu, apakah kasus itu patut diduga bermasalah atau tidak.

“Tapi dengan kinerja yang ditunjukan saat ini oleh Kajati Sulbar, dalam merespon gejolak di program Reflanting di dua kabupaten, khususnya Mamuju Tengah, tentu kami SOMPHAD memiliki second opini pada Kajati ada apa dengan Kajati, tak membuka seterang terangnya kasus ini, padahal kan sudah ada ratusan orang yang sudah terperiksa” tandas Amril.

Bagi SOMPHAD, pihak penegak hukum mestinya lebih kritis dari masyarakat umum menyikapi polemik kepastian posisi kasus Reflanting di Mamuju Tengah ini, dari persepsi hukum, bukan kemudian menampakkan diri, tampak tak berbuat.

“Inikan beresiko dalam penegakan hukum dan penciptaan pemerintahan yang bersih di Sulawesi Barat, jika kemudian Kajati juga low hard dalam proses penyelidikan, kan Kajati tinggal mengambil data rill CPCL yang patent, yang dibuat tahun 2018, karena data tahun 2019 itu adalah daftar baku jumlah lahan sawit yang sesungguhnya milik rakyat ada yang ada di Mateng, jika kemudian terjadi pembengkakan, maka tentu ada kebun sawit baru dalam dua tahun 2019 dan 2020, nah itu lah kemudian alat temuan” tegas Amril.

Ia menambahkan, kalau Kajati mau serius atau siapapun dalam mengungkap kasus ini Reflanting ini, tinggal sandingkan mana CPCL Sawit tahun 2018 dan mana CPCL yang mendapatkan subsidi Reflanting.

“Karena kalau lansung yang diminta adalah CPCL penerima subsidi Reflanting, maka tentu akan sulit ditemukan dimana kelirunya, karena memang data itu data baru, tapi coba sandingkan CPCL Sawit 2018, maka bisa ditemukan apakah CPCL 2018 juga penerima subsidi Reflanting di CPCL Reflanting ini” imbuh Amril.

Untuk itu, kepada Kajati Sulbar, Ia mengingatkan kalau memang serius dalam menangani kasus ini, maka mestinya segera memperlihatkan progres, apa saja yang sudah mereka lakukan dalam penyelidikan kasus dugaan penyalagunaan Reflanting ini.

“Tapi kalau memang tak ada temuan, ya sampaikan ke publik tak ada temuan, jangan kemudian terkesan mengulur ulur waktu, namun justru ditengah tengah masyarakat, terjadi interpertasi beragam” pungkas Amril.

(Fhatur Anjasmara)

Bagikan
Deskripsi gambar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here