Mamuju, Katinting.com – Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar berpesan kepada seluruh stakeholder untuk terus aktif memberikan saran, masukan dan aksi nyata terhadap pembagunan pada akhir periodenya di tahun ini yang sampai saat ini masih dalam tahap tahapan pembagunan.
Hal itu disampaikan Gubernur Sulbar saat membuka kegiatan konsultasi Publik Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, yang berlangsung di Gedung PKK Sulbar, Kegiatan itu dibuka Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, secara virtual, Rabu (26/1/22).
Kata Gubernur, RPD dapat terus diselesaikan tahap demi tahap sesuai target capaian RPJMD yang tentunya harus terus mendukung percepatan. Serta seluruh unsur terkait harus dapat menyukseskan pesta demokrasi pada 2024 mendatang.
“Rapat ini harus menghasilkan hasil yang berkualitas untuk menjadikan Sulbar semakin maju dan malaqbiq,” kata Gubernur Ali Baal
Gubernur Ali Baal menyampaikan, dalam beberapa bulan kedepan, Pemerintah daerah secara Nasional akan dipimpin pejabat pusat, sehingga RPJMD dapat terus berjalan secara berkesinambungan pada 2023-2026 mendatang.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulbar, Junda Maulana, dalam paparannya terkait RPD itu mengatakan, sejumlah target yang belum tercapai di RPJMD 2017-2022 akan dilanjutkan pada RPD 2023, utamanya berkaitan dengan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan akan menjadi fokus arah pembangunan.
Junda menyatakan, masukan yang diterima dalam kegiatan itu akan menjadi bahan untuk melakukan perbaikan sebelum diserahkan ke Mendagri.
“Besok kita masuk ke APIP, sambil menunggu masukan dari masyarakat lainnya sampai tanggal 31, nanti tanggal 1 atau tanggal 3 melakukan asistensi ke Kementerian,” ungkapnya
Dia juga menjelaskan bahwa sejumlah permasalah dalam pembangunan daerah disebabkan oleh beberapa indikator, seperti masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, melambatnya kinerja ekonomi, rendahnya standar hidup dan daya beli masyarakat miskin, minimnya Aksesibilitas Infrastruktur yang berkelanjutan dan masih rendahnya tata kelola pemerintahan.
Olehnya itu, arah pembangunan daerah dibagi atas tiga issu strategis, yakni isu Global, yang akan fokus pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Sustainable, Development Goal’s (TPB/SDG’s), Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19), Pengarusutamaan Gender, Revolusi Industri 4.0.
Isu Nasional, fokus pada peningkatan kualitas pembangunan manusia, pembangunan yang merata dan berkeadilan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, Bonus Demografi, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, Pembangunan Inklusif, Penurunan Transfer Fiskal.
Dan isu Regional, fokus pada Konektivitas Wilayah Regional, Konflik Perbatasan, bencana Alam di Wilayah Sulawesi, Kerjasama Antar Daerah.
Kepala BPKPD Sulbar, Amujib menyampaikan, adapun kebijakan pendapatan daerah Provinsi Sulbar Tahun 2023-2026, meliputi penyesuaian regulasi di bidang pendapatan akibat terbitnya UUD Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Disampaikan pula, melakukan pemutakhiran dan objek pajak, melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui penerapan optimalisasi Samsat online dan Samsat keliling serta inovasi peningkatan pajak daerah.
Lanjut dia, melakukan pendataan dan pengawasan wajib pajak perkuatan struktur permodalan BUMD untuk peningkatan deviden, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Wilayah bea cukai mengkaji-ulang regulasi yang mengatur tentang kewenangan pemerintah provinsi dalam melakukan pungutan khusus untuk penerimaan sumbangan pihak ketiga serta peningkatan pelayanan kontribusi daerah dan sertifikasi dan eksternalisasi penerimaan kontribusi
“Beban fiskal lebih besar, karena 2023 harus mempersiapkan dan cadangan, untuk digunakan di 2024,” tutup Amujib.
Sumber : Humas Pemprov Sulbar
Edit : Zulkifli
