Mateng, Katinting.com – Ratusan tenaga honorer guru di Mamuju Tengah yang sudah terdaftar di Dapodik Diknas Mamuju Tengah, saat ini dibuat resah oleh keputusan Pemkab Mamuju Tengah, hanya akan mengakomodir sebanyak 100 orang dari 451 yang tersisa dalam seleksi ASN PPPK Guru tahap 3, dengan dalih keterbatasan anggaran.
Karenanya, mereka berharap kepada dua organisasi profesi guru di Mamuju Tengah, masing masing Ikatan Guru Indonesia (IGI) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk mengambil sikap tegas, atas keputusan pemerintah tersebut, guru tenaga honorer yang harapannya bisa lulus di seleksi tahap 3 ASN PPPK Guru.
Mereka, berharap kepada IGI dan PGRI Mamuju Tengah, apakah alasan keterbatasan anggaran yang menjadi dalih Pemkab Mamuju Tengah, sudah mereka uji secara cermat, sehingga bisa diterima secara rasional, bahwa Pemkab Mamuju Tengah, dalam pengaturan proporsi anggaran mereka sudah ideal, sebut para tenaga honorer guru, penuh harap kepada IGI dan PGRI Mamuju Tengah.
Saat laman ini menghubungi Ketua IGI Mamuju Tengah, Mahmud, meskipun berharap kiranya guru honorer yang terdaftar di Dapodik, dapat di tuntaskan, namun IGI Mamuju Tengah, menyampaikan bahwa mereka tunduk pada keputusan Pemkab Mamuju Tengah.
“Iya kami ikut apa yang jadi keputusan Pemkab Mamuju Tengah, meskipun juga kami berharap agar tenaga honorer yang sudah masuk dalam kuota utama 705, tetap juga mendapatkan perhatian, tapi akan lebih bijak juga kalau kita memperhatikan kondisi anggaran” singkat Mahmud.
Senada dengan IGI, PGRI Mamuju Tengah melalui Sekertarisnya, Marhudding Rosniah juga mengamini alasan keterbatasan anggaran yang di sampaikan oleh Pemkab beberapa waktu lalu, sehingga hanya menyiapkan 100 formasi yang akan di perebutkan 451 sisa kuota utama dalam seleksi tahap 3 ASN PPPK Guru.
“Tentu kami pahami, alasan kondisi anggaran yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten, sehingga sisa kuota tak dapat diterima semuanya, karenanya, ini juga akan kami sampaikan ke PB PGRI Pusat melalui PGRI Propinsi” beber Marhudding.
Namun saat laman ini, menyampaikan mengapa PGRI dan IGI Mamuju Tengah, sebagai corong perjuangan para guru baik honorer maupun non honorer, menerima begitu saja alasan yang di sampaikan oleh Pemkab Mamuju Tengah terkait keterbatasan anggaran, sebab semestinya baik IGI maupun PGRI sebagai corong perjuangan, menanyakan lebih detil ke Pemkab sesungguhnya sektor apa yang lebih prioritas mendapatkan alokasi anggaran dari DAU, sehingga Pemkab Mamuju Tengah menutup pintu harapan tenaga honorer yang masih berjumlah 451 orang tersebut yang telah masuk dalam kuota 705 sebelumnya.
Baca : https://katinting.com/minim-anggaran-pemkab-mamuju-tengah-tidak-usul-formasi-asn-pppk-tahap-ketiga/
Respon IGI dan PGRI terhadap pertanyaan laman ini, berbeda, dimana PGRI Mamuju Tengah, tidak memberikan respon terhadap pertanyaan ini, sementara, respon IGI Mamuju Tengah, justru menyela bahwa terkait kajian proporsi anggaran ada lembaga lain yang mengurusi.
IGI Sulbar dan PGRI Sulbar : Utamakan Alokasi Anggaran untuk Pendidikan
Sementara itu, pandangan berbeda antara IGI & PGRI Mamuju Tengah datang dari Ketua IGI dan PGRI Sulbar, kepada laman ini Ketua IGI Sulbar Lalu Tuhiryadi menyampaikan yang perlu di konfirmasi ke Pemkab Mamuju Tengah adalah apakah alasan keterbatasan anggaran sudah sesuai dengan realitasnya atau tidak, berikutnya, jikapun kondisi realnya Pemkab Mamuju Tengah memiliki keterbatasan fiscal soal kemampuan penggajian ASN PPPK yang akan direkrut,
“Maka perlu dipertanyakan apakah sdh menempatkan Alokasi anggaran untuk penerimaan ASN PPPK sebagai skala prioritas atau tidak? Apakah sdh melakukan pengkajian terhadap kebutuhan guru dalam lingkup Mamuju Tengah, apakah Pemkab Mamuju Tengah juga melakukan efesiensi anggaran pada sektor lain sebelum mengambil kebijakan tersebut? Hal ini menjadi penting sebagai bukti komitmen Pemkab Mamuju Tengah untuk memposisikan pendidikan sebagai sekala prioritas kebijakan ditengah keterbatasan anggaran” tegas Turhiyadi.
Terpisah Ketua PGRI Sulbar, Haruna Rasyid membeberkan, Pada dasarnya PGRI Provinsi selalu mengharapkan agar pemerintah daerah fokus pada tata kelola guru yang lebih substansial, komprehensif, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemenuhan jumlah guru, distribusi, dan peningkatan kompetensinya harus menjadi perhatian utama pemerintah untuk segera ditindaklanjuti. Memang beberapa daerah khawatir atas penggajian guru, yang mungkin bisa membuat daerah kewalahan apalagi bila daerah tersebut PAD nya minim.
“Tentu kami akan terus berjuang melalui pusat agar ada dana khusus yang ditransfer ke daerah dan sudah diberi tanda bahwa itu peruntukan bagi penggajian guru. Perjuangan PGRI Provinsi ke pusat tidak hanya mendorong anggaran, namun label anggaran itu harus jelas peruntukannya ketika ditransfer ke daerah, karena kekhawatiran itu yang muncul, bahwa anggaran yg ditransfer ke daerah jangan sampai tidak tepat sasaran, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam pemanfaatan angaran, karenanya diharapkan kiranya memprioritaskan menuntaskan penerimaan guru honorer yang masih tersisa pada seleksi ASN PPPK Guru”
(Fhatur Anjasmara)
