Jakarta, Katinting.com – Irjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar evaluasi kinerja Penjabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara berkala setiap tiga bulan. Salah satunya, Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Bahtiar Baharuddin, yang telah mengabdi sejak dilantik pada 12 Mei 2024, mengikuti evaluasi tahap pertama pada 5 September 2024 di kantor Irjen Kemendagri.
Bahtiar memaparkan 10 poin utama kinerjanya selama tiga bulan terakhir, yang mendapat apresiasi dari tim evaluator Itjen Kemendagri. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, dr. Asran Masdy, menjelaskan bahwa apresiasi tersebut diberikan karena budaya kerja yang dibangun Pj Gubernur Bahtiar bersama OPD dan Forkopimda, yang menekankan kolaborasi dan frekuensi kerja yang solid.
Selain itu, Pj Gubernur Bahtiar dinilai berhasil membuat sejumlah terobosan kebijakan strategis, seperti gerakan menanam untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
10 Poin Kinerja Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin
- Pengendalian Inflasi
Melalui kebijakan intervensi pasar, gerakan pasar murah, serta peningkatan koordinasi antar pemerintah dan Forkopimda, inflasi terkendali dari 2,08% (Juli) menjadi 1,59% (Agustus). - Penanganan Kemiskinan
Pengoptimalan fungsi OPD dalam kolaborasi penanganan kemiskinan ekstrem, seperti pengelolaan fakir miskin dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat. - Stunting
Mengoptimalkan posyandu di setiap desa/kelurahan dan memperluas akses layanan kesehatan ibu dan anak. - Peningkatan Pelayanan Publik
Layanan di DPM PTSP meningkat, mendongkrak investasi hingga Rp 1,7 triliun. RSUD juga mengembangkan fasilitas pendaftaran online melalui E-Pasien dan pendaftaran BPJS untuk bayi baru lahir. - Pengurangan Pengangguran
Melalui pelatihan berbasis kompetensi, ujikompetensi, dan program pemagangan, serta pembinaan pengupahan untuk tenaga kerja. - Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Evaluasi kinerja BUMD dengan target optimalisasi pada tahun 2025. - Peningkatan Sektor Kesehatan
Target peningkatan akreditasi kesehatan, penambahan dokter spesialis, dan peningkatan sarana serta SDM di layanan kesehatan. - Penyerapan Anggaran
Monitoring pelaksanaan serapan APBD dan Dana Transfer ke Daerah. - Delapan Agenda Prioritas
Fokus pada agenda prioritas, termasuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, pengendalian inflasi, penanganan stunting, dan peningkatan investasi. - Perizinan
Dalam periode 19 April – 23 Agustus 2024, sebanyak 662 dokumen perizinan diterbitkan.
Dalam evaluasi tersebut, Bahtiar didampingi oleh Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, dan sejumlah pimpinan OPD dari Pemprov Sulbar. (Adve/Ed:Anhar)
