Mamuju, Katinting.com – Rapat penetapan harga TBS kelapa sawit tidak dihadiri satupun pihak perusahaan kelapa sawit, yang berlangsung di Hotel Pantai Indah Mamuju, Kamis (18/3).
Rapat rutin setiap bulannya untuk menentukan penetapan indeks “K” dan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun se-Provinsi Sulawesi Barat dihadiri asisten II Pemprov Sulbar, Junda Maulana, Kadis Perkebunan Sulbar Abd. Waris Bestari dan perwakilan kelompok tani yang tergabung dalam Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit).
Atas ketidak hadiran pihak perusahaan, Sekertaris APKASINDO Sulbar, Andi Tahmid mengungkapkan kekecewaannya dan meminta pemerintah untuk tegas serta berani memberikan teguran, hingga evaluasi dan audit.
“Jika mereka (perusahaan kelapa sawit) tidak mau hadir, dan saat penetapan harga enggan menyerahkan invoice-nya dalam proses penetapan harga. Patut dicurigai, apa sebenernya yang disembuyikan? Jika mereka tidak mau hadir, sebaiknya pemerintah tegas terhadap aturan, lakukan evaluasi hingga audit. Tidak sampai disitu lakukan teguran sampai pada sangsi tegas untuk mencabut izinnya,” tegas Andi Tahmid.
Sementara itu, Asisten II Pemprov Sulbar, Junda Maulana mengatakan perlu ada SOP (Standar Operasiona Prosedur) sehingga dalam penetapan harga jika pihak perusahaan tidak hadir, seperti apa yang harus dilakukan.
Junda Maulana juga mendorong keaktifan semua pihak tim penetapan harga untuk konsisten hadir, tidak hanya pihak perusahaan tapi juga dari instansi pemerintah terkait sampai tingkat kabupaten untuk hadir.
Setelah melalui debat yang alot akhirnya harga TBS untuk bulan April 2021 ditetapkan sebesar Rp. 1837,96 dengan tahun tanam rata-rata 10-20 tahun. Adapun Indeks “K” 83%, harga rata-rata CPO dengan harga Rp 9.105,00, harga rata-rata penjualan inti sawit 5.042,00.
(Anhar)
