Mamuju, Katinting.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfoperss) terus memperkuat upaya pengendalian inflasi dengan mengembangkan Sistem Informasi SAPEDA, sebuah platform digital yang mengintegrasikan data harga pangan pasar secara real-time.
Pengembangan sistem tersebut mengadopsi praktik pengelolaan data pangan yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan informasi harga bahan pokok yang cepat, akurat, dan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan pengendalian inflasi di Sulawesi Barat.
Kepala Diskominfoperss Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengatakan pengembangan SAPEDA merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dalam memperkuat pengendalian inflasi melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Menurut Ridwan, sistem tersebut dirancang menghadirkan dashboard informasi harga bahan pokok yang diperbarui secara berkala sehingga pemerintah dapat memantau perkembangan harga komoditas secara lebih cepat dan akurat.
“Upaya kita adalah mendorong percepatan integrasi data informasi pangan langsung dari pasar-pasar tradisional di wilayah Sulbar ke dalam sistem terpadu tersebut,” ujar Ridwan usai melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Selain membangun sistem digital, Diskominfoperss Sulbar juga melakukan pembenahan terhadap proses pengumpulan data di lapangan, termasuk penataan mekanisme kerja petugas pencatat harga atau enumerator.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap data yang masuk ke dalam sistem memiliki tingkat akurasi yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah.
“Dengan pembenahan di tingkat pencatatan lapangan hingga penyajian data digital, informasi harga komoditas yang disampaikan ke publik maupun dipakai oleh pembuat kebijakan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Ridwan.
Melalui pengembangan SAPEDA, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap sistem pemantauan harga pangan menjadi lebih terintegrasi, responsif, dan berbasis data yang akurat. Kehadiran platform ini diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mengendalikan laju inflasi di daerah. (*)
