Katinting.com, Bontang – Pemerintah Kota Bontang terus menunjukkan keseriusannya dalam memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja. Tidak hanya untuk ASN atau pegawai formal, bahkan pekerja nonformal seperti sopir angkot hingga buruh lepas kini ikut diasuransikan melalui program jaminan ketenagakerjaan yang didanai dari APBD.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, usai menyerahkan santunan jaminan kematian kepada keluarga empat warga Bontang dalam kegiatan Job Fair 2025, Senin (22/7/2025), di Koperasi PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT).
“Kami tidak membedakan profesi. Semua pekerja yang terdaftar akan kami asuransikan. Mau itu guru honorer, tukang parkir, bahkan pekerja serabutan. Itu semua kami tanggung melalui APBD,” ujar Neni dengan tegas.
Empat keluarga yang menerima santunan itu merupakan ahli waris dari almarhum Burhanudin, Jupri, Hamsinar, dan Baharuddin, warga Bontang yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Masing-masing keluarga menerima santunan sebesar Rp42 juta.
“Kalau meninggal karena sakit, totalnya Rp42 juta. Tapi kalau karena kecelakaan kerja, santunannya bisa sampai Rp 80 juta, termasuk beasiswa pendidikan untuk anak-anak mereka,” lanjutnya.
Dari empat santunan yang diserahkan, tiga berasal dari kontribusi Pemkot Bontang, sementara satu lainnya merupakan bentuk kepedulian dari PT Pupuk Kaltim.
Menurut Neni, program perlindungan sosial tenaga kerja ini bukan hanya wujud komitmen pemerintah, tapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat pekerja yang menjadi tulang punggung ekonomi kota.
“Pemerintah harus hadir, bahkan ketika pekerja itu sudah tiada. Karena mereka telah memberi kontribusi nyata bagi kota ini,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia juga mengapresiasi sinergi antara Pemkot, BPJS Ketenagakerjaan, dan sektor industri seperti Pupuk Kaltim yang ikut memastikan pekerja mereka terlindungi secara layak.
Dengan sistem jaminan yang semakin luas, Pemkot berharap masyarakat Bontang bisa bekerja dengan lebih tenang dan merasa dihargai.
“Ini bukan soal nominal, tapi soal kepastian bahwa negara, melalui pemerintah daerah, hadir melindungi warganya,” tutupnya. (Re)
