oleh

Penghapusan Tenaga Honorer, Kata Wabup Mamuju Tengah : Kami Konsisten dan Patuh pada Aturan

banner 728x90

 

Mateng, Katinting.com – Untuk Mamuju Tengah, data terbaru tahun 2022, tidak kurang lebih 4000 tenaga honorer atau pegawai bukan ASN yang saat ini, mengabdikan diri, dilingkup pemerintah kabupaten Mamuju Tengah, mulai dari tingkat Kecamatan hingga Kabupaten.

Mereka ini akan menjadi sasaran dari implementasi kebijakan pemerintah, penghapusan pegawai bukan golongan ASN yang berada di lingkup pemerintah mulai pemerintah pusat provinsi, kota dan kabupaten hingga kecamatan, melalui Surat Edaran Kemenpan RB Nomor : B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Wakil Bupati Mamuju Tengah Muhammad Amin Jasa, secara tegas menyampaikan tanggapannya, terkait penghapusan tenaga bukan golongan ASN dilingkup Pemkab Mamuju Tengah, bahwa pihaknya akan mematuhi surat edaran Kemenpan RB.

“Kami konsisten dan patuh pada aturan yang berlaku, sebab akan ada konsekuensi sanksi yang di dapatkan pemerintah daerah, jika tidak mematuhi surat Kemenpar RB tentang status kepegawaian” tegas Amin.

Katanya, Ia sudah melakukan rapat koordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan(BKPP) Mamuju Tengah, dan sudah mendapatkan penjelasan dari BKPP tentang posisi pegawai bukan dari golongan ASN.

“Dan kalau kemudian memang itu adalah mesti dipatuhi oleh pemerintah daerah, maka tentu, kami akan patuh pada peraturannya, sebab kami tidak ingin mengambil resiko seperti sanksi yang mengarah pada pemotongan anggaran, sebab itu bisa merugikan kita semua” kata Amin.

Baca juga : Penghapusan Pegawai Bukan ASN, BKPP Mamuju Tengah Siapkan Strategi

Sebab itu pihaknya sedari awal akan mengingatkan pegawai bukan dari kelompok golongan ASN yang saat ini, mengabdi di lingkup Pemkab Mamuju Tengah, karena Pemkab juga tidak punya dasar hukum untuk menerima mereka.

“Pasti kami akan menyampaikan kepada mereka, bahwa Pemkab memang tak bisa lagi mengakomodir tenaga honorer atau pegawai bukan dari ASN, sebab sudah ada pijakan aturan yang jelas, yang harus kami patuhi” pungkas Amin.

(Fhatur Anjasmara)

Bagikan

Komentar