Kabag Organisasi Setdakab Mamuju Tengah, Jamaluddin Azis
Jamaluddin Azis
(Kabag Organisasi Setdakab Mamuju Tengah)
banner 728x90

Mateng, Katinting.com – Dalam rangka membangun pelayanan birokrasi yang efesien dan transparan, pemerintah pusat meminta kepada semua pemerintah propinsi, kabupaten/kot se Indonesia, untuk segera mengajukan analisa penyederhanaan birokrasi dan strutural.

Bagi daerah propinsi, kabupaten/kota yang tidak mengajukan analisa penyederhanaan birokrasi dan struktural, sesuai tengat waktu, oleh Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), akan mendapatkan sanksi dari pemerintah pusat.

Untuk pemerintah kabupaten Mamuju Tengah, hasil analisa penyederhanaan birokrasi dan struktural ini, sudah diajukan pada Juni lalu, hal ini diungkapkan oleh Kepala Bagian Organisasi Sekertariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Jamaluddin Azis, saat dihubungi laman ini diruang kerjanya, Senin (05/07).

Ia memastikan bahwa pertanggal 30 Juni lalu, pihaknya sudah mengirimkan ke KemenPAN RB, hasil analisa kebutuhan struktural dalam rangka penyederhanaan struktural di Mamuju Tengah, dan saat ini sedang berproses hingga paling lambat sampai Desember 2021.

“Jadi untuk Mamuju Tengah, kami lansung dipandu dan dikoordinir oleh propinsi, sehingga untuk hasil analisa kebutuhan struktural di Pemkab Mamuju Tengah, sudah kami finalkan, meski masih akan berproses hingga paling lambat Desember nanti, dan dalam hal ini, kami dipandu dan dikoordinir lansung oleh Pemprop bersama dengan kabupaten lainnya di Sulbar, karena sudah sedang berproses, paling lambat keputusannya pada Desember nanti” beber Jamaluddin.

lebih jauh Ia menjelaskan bahwa penyederharaan birokrasi ini, ada tiga poin penting, Pertama Penyederhanaan Struktur, Kedua Penyederhanaan Pegawai dan KetigaPenyederhanaan Tugas Pokok, saat ini, kita sedang berada tahap pertama yakni penyederhanaan struktur, sesuai arahan dari KemenPAN RB, untuk penyederhanaan birokrasi dan tugas pokok, nanti setelah rampung penyederhanaan struktur.

“Sehingga pada proses penyederhanaan struktur ini, yang kami sasar adalah penghapusan sebagian posisi eselon IV, yang tupoksinya selama ini, tidak berada pada ruang pengambil kebijakan, kita alihkan ke jabatan fungsional baik Ahli maupun Mahir, dibeberapa OPD di Mamuju Tengah” jelas Jamaluddin.

Katanya, eselon IV yang nantinya dipertahankan adalah, eselon yang pada jabatan itu, bisa mengambil kebijakan, misalnya, UPTD Air Bersih dibawah Dinas PUPR, di Dinas Perhubungan misalnya eselon IV pada bidang Angkutan Darat dan Udara serta Laut, di BPBD eselon IV kebencanaan dan kedaruratan.

“Nah ini contoh yang tidak difungsionalkan karena mereka pada Tupoksinya bisa mengambil kebijakan strategis dan cepat, demikian juga eselon IV pada bidang Keuangan dan Pendidikan masih dipertahankan dan ini sedang berproses di KemenPAN RB saat ini” pungkas Jamaluddin. (Fhatur Anjasmara)

Bagikan
Deskripsi gambar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here