Katinting.com, Bontang – Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Muhammad Yusuf, menyampaikan keprihatinannya terhadap ketimpangan kondisi sarana prasarana antar fasilitas kesehatan di wilayah kota. Hal ini ia sampaikan usai melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah puskesmas, termasuk Puskesmas Bontang Utara I di Kelurahan Api-api.
Menurut Yusuf, Puskesmas Bontang Utara I yang merupakan salah satu unit layanan kesehatan tertua di Bontang justru terlihat belum mendapat sentuhan peningkatan fasilitas secara signifikan. Ia menilai perlu ada intervensi serius agar pelayanan kesehatan di wilayah utara tidak tertinggal.
“Sudah seharusnya ada pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan. Kita melihat masih ada gap yang cukup mencolok antara puskesmas yang satu dengan lainnya,” ungkap politisi PKB tersebut saat rapat, Selasa (8/7/2025).
Ia mencontohkan, fasilitas pendukung seperti ruang tunggu, sarana penunjang medis, dan area parkir di Puskesmas Bontang Utara I masih belum ideal. Hal ini tentu berpengaruh pada kenyamanan masyarakat yang datang berobat maupun tenaga medis yang bekerja.
“Area parkirnya sangat terbatas. Warga yang datang bisa kerepotan, apalagi di jam-jam sibuk. Ini bukan soal kecil, karena berpengaruh langsung ke pelayanan,” ujarnya.
Kata dia, wilayah Bontang Utara memiliki beban pelayanan yang cukup tinggi karena Puskesmas Bontang Utara I melayani warga dari empat kelurahan. Karena itu, peningkatan kapasitas fasilitas seharusnya menjadi prioritas.
“Justru karena cakupan wilayahnya besar, fasilitasnya harus ditingkatkan. Ini menyangkut akses kesehatan warga yang cukup luas,” tegasnya.
Meski begitu, ia mengapresiasi dedikasi tenaga kesehatan dan program layanan yang telah dijalankan. Ia menyebut kualitas sumber daya manusia di puskesmas tersebut cukup baik, namun harus dibarengi dengan dukungan infrastruktur yang memadai.
Ia juga bilang DPRD, khususnya Komisi A, siap mendorong penguatan anggaran untuk sektor kesehatan di tahun mendatang. Menurutnya, pembangunan fasilitas kesehatan yang merata akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
“DPRD pasti siap mengawal, baik dari sisi kebijakan maupun anggaran. Kami ingin tidak ada wilayah yang tertinggal dalam hal layanan dasar seperti kesehatan,” pungkasnya. (Re)
