Mamuju, Katinting.com – Komisi IV DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menyayangkan keputusan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang tidak melibatkan kampus-kampus di Sulawesi Barat dalam program beasiswa tahun 2024.
Padahal, Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia dan berkontribusi signifikan terhadap ekspor CPO (Crude Palm Oil).
“Ini sangat miris. Sebagai daerah penghasil sawit dengan banyak kampus, seharusnya BPDPKS juga menggandeng kampus-kampus di Sulbar untuk mendapatkan program beasiswa ini. Sulawesi Barat adalah daerah penyumbang besar dalam ekspor CPO, BPDPKS seharusnya melihat dan memprioritaskan Sulbar,” ujar M. Hatta Kainang, SH, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar. Minggu (25/8).
Komisi IV DPRD Sulbar, yang membidangi pendidikan, berencana mengajukan surat melalui pimpinan DPRD Sulbar untuk meminta BPDPKS merevisi daftar kampus penerima beasiswa.
Mereka juga akan mengusulkan agar kampus-kampus dan sekolah tinggi di Sulbar termasuk dalam program tersebut. Selain itu, surat ini akan ditujukan kepada Menteri Ekonomi, Menteri Pertanian, dan DPR RI untuk mendapatkan dukungan perubahan kebijakan ini.
Hatta Kainang menyoroti pentingnya revisi kebijakan ini karena dana sebesar Rp 498 miliar yang dialokasikan untuk program beasiswa tersebut mencakup biaya pendidikan, biaya hidup, biaya buku, biaya sertifikasi, dan biaya transportasi bagi 3.000 mahasiswa dari 23 kampus di 10 provinsi. Menurutnya, mahasiswa di Sulbar yang sedang menempuh pendidikan di kampus-kampus di wilayah tersebut sangat membutuhkan bantuan ini.
Dari informasi yang diperoleh melalui laman infosawit.com, BPDPKS telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan Kelapa Sawit untuk tahun 2024, yang melibatkan 23 kampus dan lembaga pendidikan dari 10 provinsi. Namun, sayangnya, tidak ada kampus dari Sulawesi Barat yang terlibat dalam kerja sama ini, meskipun program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM di sektor perkebunan kelapa sawit.
Lembaga pendidikan yang terlibat antara lain berasal dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat.
(Anhar)
