Katinting.com, Bontang – Penggunaan jasa penjahit dari luar daerah oleh Pemerintah Kota Bontang dalam proyek pengadaan seragam menjadi perhatian publik. Meski dianggap lebih efisien dari segi biaya dan waktu, keputusan ini menuai protes karena dianggap mengesampingkan penjahit lokal.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, Tri Ismawati, menilai bahwa keputusan pemerintah untuk menggunakan jasa penjahit luar daerah tidak sepenuhnya salah, terutama setelah adanya temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2023 terkait kelebihan bayar sebesar Rp 1 miliar dalam proyek seragam.
Namun, dia juga menekankan pentingnya memberdayakan penjahit lokal agar perekonomian mereka bisa meningkat. Tri mengusulkan agar proyek pengadaan dapat dibagi antara penjahit lokal dan penjahit luar daerah. Menurutnya, dengan membagi pekerjaan ini, penjahit lokal tetap diberdayakan, sementara kebutuhan akan efisiensi waktu dan biaya juga bisa terpenuhi.
“Kalau memang kurang efisien dan efektif, alangkah baiknya jika proyek ini dibagi. Tenaga kerja penjahit kita juga kan mempuni hanya terbatas alat,” sarannya.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga mendorong para pengusaha lokal untuk meningkatkan kualitas dan menyesuaikan harga dengan Standar Satuan Harga (SSH) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan penjahit luar, karena ini bisa menghambat perkembangan ekonomi lokal. Penjahit lokal juga perlu diberi kesempatan agar mereka bisa berkembang dan daerah kita tidak tertinggal,” tambahnya.
Dengan adanya kerjasama ini, Tri Ismawati berharap sinergi antara penjahit lokal dan luar daerah dapat terjalin dengan baik, sehingga proyek pemerintah tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan potensi lokal.
