Mamuju, Katinting.com – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menekankan pengelolaan sumber daya alam secara kolaboratif dan berkelanjutan menjadi kunci menjawab kompleksitas pembangunan dan tantangan keterbatasan fiskal daerah.
Pernyataan itu disampaikannya saat membuka Pertemuan Rutin Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulbar di Ruang Rapat Bapperida, Senin (20/10/2025). Pertemuan ini digelar menyusul penyaluran dana Result Based Payment (RBP) dari Green Climate Fund (GCF) Output 2 melalui Yayasan Sulawesi Cipta Forum (SCF).
“Sulawesi Barat harus mampu mengelola seluruh potensi yang dimiliki, termasuk hutan lindung yang mendominasi wilayah kita, sebagai modal pembangunan yang berkelanjutan,” tegas Junda Maulana, yang juga menjabat sebagai Ketua Pokja REDD+.
Ia menilai, skema perdagangan karbon tidak hanya sekadar isu lingkungan, melainkan dapat menjadi terobosan fiskal yang relevan. Skema ini dinilai strategis untuk mendanai pembangunan infrastruktur, sosial, dan ekonomi di tengah anggaran daerah yang terbatas.
Pertemuan ini merupakan bagian dari program berjudul “Kolaborasi Para Pihak untuk Optimalisasi Hutan dan Lahan yang Berkontribusi terhadap Penurunan Emisi dan Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan di Sulawesi Barat”. Program yang berjalan periode 2024–2027 ini didanai melalui perjanjian antara Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan SCF sebagai Lembaga Perantara.
Untuk merealisasikan peluang tersebut, Junda Maulana mengungkapkan bahwa audiensi telah dilakukan bersama SCF kepada Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. Respon Gubernur terhadap inisiatif perdagangan karbon disebut positif.
“Kami mendorong Tim Pokja bersama SCF untuk segera menyusun proposal pendanaan dan skema pembiayaan berbasis karbon dan mempresentasikannya kepada Bapak Gubernur. Bapperida Sulbar akan terus mengawal dan mendukung penuh program ini,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Program Manager SCF, Abdul Syukur Ahmad, memaparkan laporan realisasi dana dan progres program hingga September 2025. Dari total dana Rp12,68 miliar, realisasi penyerapan dananya tercatat sebagai berikut:
Dana yang telah masuk: Rp5,9 miliar.
Dana yang telah terealisasi: Rp3,95 miliar.
Progres Aktivitas: 9 dari 28 aktivitas telah selesai, 8 sedang berjalan, dan 11 lainnya belum dimulai.
Program yang ditargetkan selesai dalam 36 bulan, dari September 2024 hingga Agustus 2027, ini kini berada pada fase percepatan implementasi. (*/Fhatur Anjasmara)
