Mamuju, Katinting.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju Utara (Matra) melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang belangsung di aula kantor Kejari Matra, yang dihadiri Sekda dan seluruh kepala SKPD lingkup Pemda Mamuju. Senin (23/8).
Kepala Kejari Matra, Imanuel Rudi Pailang dalam sambutannya mengatakan TP4D merupakan tim internal kejaksaan yang diketuai Kasi Intel Kejari Matra, Jemi Pasande yang bertujuan mengawal dan mengawasi pembangunan demi mengamankan penggunaan uang negara yang dikelola oleh pemerintah daerah.
Sebagai langkah preventif (pencegahan) Pemda diminta proaktif berkordinasi serta meminta agar diawasi TP4D sebelum dilakukan penegakan hukum secara represif (penindakan) manakala pencegahan tidak efektif, karena itu pilihan terakhir (ultimum remedium) bilamana mengalami jalan buntu.
Setelah undang-undang otonomi daerah lahir, Pemda punya peranan penting dalam pembangunan. Namun pada pelaksanaannya mengalami hambatan, sebab mewabahnya korupsi yang dapat memperlambat perputaran roda ekonomi meski semua sudah direncanakan dengan baik.
“Pembangunan tidak akan berjalan baik manakala pejabat lebih takut miskin daripada masuk penjara, sehingga mereka tidak takut dan malu untuk korupsi. Padahal sistem birokrasi akan berjalan lancar bila korupsi bisa dicegah,” kata Kajari.
DP4D tak ubahnya kampanye anti korupsi, sebab korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa dan penanganannya pun harus luar biasa. Meski sanksi pidana sangat berat namun tetap saja banyak yang nekad melakukan.
Sebagai ketua TP4D, Jemi Pasande meminta pemerintah daerah tidak ragu dan takut mengambil kebijakan (diskresi) asalkan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
“TP4D sudah jalan namun belum maksimal, sebab masih mengalami beberapa hambatan seperti minimnya pemahaman Pemda dan SKPD tentang tupoksi TP4D, kurangnya peran aktif SKPD yang didampingi, dan keraguan pihak SKPD menyampaikan informasi anggaran serta lainnya,” menurut Jemi.
Hadirnya TP4D disambut baik oleh Pemda Matra yang memerlukan pendampingan terhadap pengelolaan anggaran. Sebab saat ini pejabat pemerintah daerah gamang menggunakan anggaran karena takut tersandung korupsi, sehingga menyebabkan penyerapan anggaran rendah yang berimplikasi terhadap kinerja pembangunan yang tidak maksimal. Hal itu diakui HM.Natsir saat hadir mewakili Pemda Matra.
Tak jauh beda dengan Pemda, Uksin Djamaluddin sebagai utusan khusus DPRD Matra mengatakan sebagai lembaga Mitra Pemda, ia sangat apresiasi dan berharap jadi solusi akan persoalan penyerapan anggaran daerah. Ketua Komisi I DPRD Matra tersebut juga mengharap para SKPD memanfaatkan DP4D untuk melaksankan pembangunan sebaik-baiknya. (Arham Bustaman)
