Mamuju, Katinting.com – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, menyatakan komitmennya untuk menggenjot pembangunan daerah di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Strategi yang diambil adalah efisiensi anggaran dan agresif melobi bantuan pendanaan dari pemerintah pusat.
Komitmen itu disampaikan Suhardi Duka saat membuka Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tambahan penghasilan bagi perangkat desa di Marasa Corner, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (11/o9).
“Pemprov Sulbar kekurangan Rp300 miliar lebih. Hanya untuk gaji dan tunjangan saja sudah sulit, apalagi membangun. Tapi saya sebagai gubernur berupaya semaksimal mungkin agar daerah ini tetap dibangun, walaupun bukan lewat APBD,” tegas Duka.
Dalam kondisi fiskal yang ketat ini, Pemprov Sulbar akan memfokuskan APBD 2025 pada program prioritas yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, seperti infrastruktur dan UMKM. Kebijakan efisiensi akan diwujudkan melalui penyesuaian fiskal dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal.
Upaya lobi gubernur ke sejumlah kementerian di Jakarta akhirnya membuahkan hasil. Dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Sulbar mendapatkan alokasi dana senilai Rp291 miliar.
“Kemarin saya ketemu menteri PUPR, kami diberi Rp291 miliar untuk enam kabupaten. Proses tender tahap pertama Rp148 miliar sudah berjalan, dan dalam dua minggu ke depan akan ditenderkan lagi sekitar Rp140 miliar lebih,” ungkapnya.
Dari total dana tersebut, sebesar Rp27 miliar di antaranya dialokasikan khusus untuk membangun kembali Jembatan Karema di Kabupaten Mamuju yang rusak. Alokasi ini didapat setelah Gubernur berkoordinasi dengan anggota DPR RI.
“Jembatan Karema itu vital dan tiba-tiba rusak. Alhamdulillah, melalui komunikasi dengan Komisi V dan kementerian PU, kami dapatkan Rp27 miliar untuk pembangunannya,” pungkas Gubernur. (*/Fhatur Anjasmara)
