banner 728x90

Gubernur di Interpelasi, Kadis dan Staff OPD Dicurigai Bermain  

banner 728x90

Suasana sidang paripurna DPRD Sulbar terkait hak interpelasi. (Hms)

Mamuju, Katinting.com – Sidang paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat menyetujui usulan hak interpelasi, dari semua yang ada hanya fraksi Gerindra yang tidak setuju dan lebih mengusulkan adanya Pansus.

BACA JUGA : Resmi, Hak Interpelasi Bergulir di DPRD Sulbar

Sidang paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat berlangsung Senin (2/8), dalam rangka penjelasan atas usul hak interpelasi oleh pengusul, pandangan-pandangan fraksi atas penjelasan pengusul, tanggapan pengusul atas pandangan para anggota DPRD dan keputusan DRPD terhadap hak interpelasi DPRD tentang kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengenai anggaran bantuan hibah kepada masyarakat dan intansi vertikal, dikantor sementara anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Syahrir Hamdani, dari Fraksi Gerindra mengatakan, adanya usulan usulan hak interpelasi karena menganggap pimpinan DPRD gagal membangun komunikasi. “Mustinya sebelum sampai hak interpelasi harusnya ada Pansus. Karena itu berarti ada kebijakan yang macet, kenapa dilangkai itu?” sebutnya.

Syahrir pun menganggap hak interpelasi adalah politis. “Itu politis, karena dari awal saya lihat ada beberpa tanda tangan, tapi sudah ada yang mengatakan 5 fraksi. Saya kira beda tanda tangan fraksi dan anggota fraksi. Jadi saya anggap itu politis”.

Ia pun menyarankan pimpinan DPRD perlu merubah pola komunikasi, sehingga tidak terkesan emosional. “Masalah hibah ini masalah kita semua, karena kita semua ditagih oleh masyarakat”.

Kata Syahrir, SK hibah terkendala karena ada jumping program, sehingga ada beberapa OPD meminta perbaikan dan mengusulkan ulang proposal untuk diperbaiki. Bahkan menyebutkan jika ada OPD yang langsung kelapangan (lokasi program) dan memindahkan lokasi program.

“Ada apa? OPD yang turun langsung kelapangan memindahkan lokus. Kalau semua program itu sesuai proposal maka harusnya ini tidak terjadi,” pungkasnya.

Ia juga mencurigai ada permainan di kepala dinas dan staff di OPD di Pemprov Sulbar terkait sejumlah dana hibah. “Saya curiga ada permainan pak Kadis atau staff. Saya percaya gubernur tidak begitu, dan ini takut ada masalah hukum. Tapi Saya justeru heran juga kenapa ada program lain,” ucapnya.

Sehingga saya saran dibuatkan Pansus. Atas nama Fraksi kami belum bisa ikut. Meski tidak sependapat kami tetap menghargai, pungkasnya.

Ia pun berharap jika usulan hak interpelasi tidak menemui titik terang, bisa mengusulkan pogram masyarakat tahun pada tahun depan 2022. “Andai ini tdk menemui titik terang, maka kita harus remis. Tahun depan menjadi usulan lagi,” sebutnya.

Meski tidak sepaham dan setuju dengan usulan hak interpelasi Syahrir, menghargai usulan teman sejawatnya dan keputusan sidang paripurna DPRD Sulbar.

“Meski Fraksi gerindra tidak sepakat, tapi tetap menghargai silahkan berjalan,” kuncinya.

(Anhar)

Bagikan
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Gubernur di Interpelasi, Kadis dan Staff OPD Dicurigai Bermain  "