banner 728x90

Fraksi PDIP : Eksekutif PHP. Sidpar DPRD Setuju Interpelasi Gubernur

banner 728x90

Sayu saat menyampaikan padangan fraksi PDIP saat sidang paripurna. (Dok. Anhar)

Mamuju, Katinting.com – Sidang paripurna (Sidpar) DPRD Provinsi Sulawesi Barat menyetujui usulan hak interpelasi. Fraksi Nasdem, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi Kebangkitan Nasional, Fraksi Indonesia Membangun dan fraksi lainnya menyatakan setuju kecuali Fraksi Gerindra.

Sidang paripurna dalam rangka penjelasan atas usul hak interpelasi oleh pengusul, pandangan-pandangan fraksi atas penjelasan pengusul, tanggapan pengusul atas pandangan para anggota DPRD dan keputusan DRPD terhadap hak interpelasi DPRD tentang kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengenai anggaran bantuan hibah kepada masyarakat dan instansi vertikal, dipimpin lengkap pimpinan DPRD Sulbar, Hj. St Suraidah Suhardi, Usman Suhuriah, Abdul Halim dan Abdul Rahim, berlangsung dikantor sementara anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Senin (2/8).

Fraksi Gerindra, Syahrir Hamdani, mengatakan bahwa adanya usulan hak interpelasi karena menganggap pimpinan DPRD gagal membangun komunikasi. Selain itu ia menganggap jika ada permainan kepala dinas dan staff di OPD Pemprov Sulbar. Lebih lanjut ia lebih mendorong jika dibentuk Pansus. Namun ia tetap menghargai usulan teman sejawatnya dan keputusan sidang paripurna DPRD Sulbar.

“Sehingga saya saran dibuatkan Pansus. Atas nama Fraksi kami belum bisa ikut. Meski tidak sependapat kami tetap menghargai,” ucapnya.

BACA JUGA : Gubernur di Interpelasi, Kadis dan Staff OPD Dicurigai Bermain

Hasan Bado dari Fraksi Kebangkitan Nasional menyatakan sepakat dan setuju dengan hak interpelasi. Terkait usulan untuk dijalankan Pansus ia menyampaikan, “Semua pansus kita itu tidak pernah direspon. Yang perlu di pansus kan itu soal sapi kurban. Proses pencairannya, soal apakah dipihak ketigakan, siapa kontraktornya, kalau hibah siapa saja penerimanya,” sebutnya yang mengikuti sidang paripurna via daring.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan,Rayu menyatakan sikap secara solid mendukung hak interpelasi. “Ini menjadi sikap kami untuk mendukung hak interpelasi, sebab memang ada kebuntuan di eksekutif yang tidak bisa menjawab atas masalah ini. Maka sebaiknya gubernur hadir disini (DPRD) untuk memberikan penjelasan lengkap. Kita ini mitra tapi disana jalan semaunya, bukan sesuai aturan yang ada,” sebutnya.

Rayu menyesalkan SK hibah tidak ada kejelasan, padahal menurutnya disitu ada banyak kepentingan masyarakat yang diperjuangkan, “Bentuk pertanggung jawaban kami ke rakyat, usulan hasil reses ada disana. Bantun rumah ibadah masjid, gereja dan pura, bantuan kelompok tani dan nelayan”.

Lanjut kata Rayu, jika tahap verifikasi sudah dilakukan oleh pihak OPD menelan dana miliaran rupiah, tapi heran jika hasilnya tidak ada. “Kenapa ada banyak perjalanan dinas verifikasi. Ini sudah mengeluarkan dana besar sampai miliar tapi toh hasilnya begini. Ini bisa jadi akal-akalan memakai dan menghabiskan anggaran perjalan dinas, sementara untuk kepentingan masyarakat nihil. Kalau begini jadinya eksekutif PHP (Pemberi harapan palsu) masyarakat,” pungkasnya.

Masih kata Rayu, jika ini tidak ada kepastian maka bisa jadi berefek hukum, karena ada beberapa kali perjalanan terkait program hibah. Bahkan ia meminta untuk ke hak berikutnya yang dimiliki DPRD, jika gubernur tidak bisa memberik penjelasan. Imbuhnya.

Sukri, dari Fraksi Demokrat menyampaikan hak interpelasi tidak main-main. “Kita tidak main-main, kalau Pansus sudah sering, hanya disebut di apresiasi sudah itu tidak ada tindak lanjut. Untuk soal ini, kita akan on the track sesuai aturan. Kalau ini tidak ditanggapi maka kita bisa ke hak angket,” tegasnya.

Menjawab upaya pimpinan DPRD berkomunikasi dengan Gubernur Sulbar, Usman Suhuriah mengatakan, jika sudah beberapa kali bertemu gubernur namun tidak ada jawaban pasti.

“Bertemu sudah beberakali dengan gubernur untuk membahas, terakhir 1 Juni dengan wakil III (Abd. Rahim). Saya juga bertemu bersama wakil II (Abdul Halim), juga bertanya sama pak gubernur soal perkembangan SK hibah. Namun juga sama jawabannya, ini masih ada dibahas di internal,” kata Usman, Wakil Ketua I DPRD Sulbar dari Fraksi Golkar.

Sementara Abd. Rahim menyampaikan, upaya dilakukan namun kepastian semua mengarah pada gubernur. “Saya juga sudah melakukan upaya komunikasi dengan beberapa OPD, tanyakan kelanjutannya hibah, cuman semua jawabannya ini tergantung gubernur”.

Kami sudah berupaya mengkomunikasikan ini. Jadi biarkan podium itu (DPRD Sulbar) menjadi tempat gubernur menjelaskan semuanya. Kuncinya Abd. Rahim yang menunjuk podium DPRD Sulbar.

(Anhar)

Bagikan
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Fraksi PDIP : Eksekutif PHP. Sidpar DPRD Setuju Interpelasi Gubernur"