banner 728x90

Surat Pernyataan Kadispora Sulbar Tidak Mengikat

banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Polemik utusan Paskibraka Nasional, berbuntut aksi unjuk rasa yang meminta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) bertanggung jawab dan meminta kepala dinas mundur atau dicopot dari jabatannya.

Unjuk rasa dari Aliansi Pemerhati Keadilan Generasi Muda Provinsi Sulawesi Barat kurang lebih seratus melakukan aksi di depan kantor dinas dan menyampaikan sejumlah orasinya, kemudian dilanjutkan di DPRD yang diterima langsung ketua Hj. St. Suraidah Suhardi dan wakil ketua Abdul Rahim.

BACA JUGA : Demo Polemik Paskibraka, Dianggap Bikin Malu Kadispora Sulbar Diminta Mundur

BACA JUGA : Gubernur Sulbar Diminta Ikut Bertanggung Jawab Polemik Utusan Paskibraka

Dalam aksinya kemudian menghadirkan Kadispora, Muh. Hamzih untuk memberikan keterangan atas polemik tersebut, dalam proses panjang diskusi akhirnya massa aksi berhasil mendesak Kadispora untuk membuat pernyataan di atas kertas dan bermateri 10.000.

Berikut kutipan pernyataan tersebut :

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama :

Nama : H. Muh. Hamzih

Jabatan : Kadispora Sulbar

Atas kejadian dugaan kecurangan penerimaan Paskibraka Nasional maka dengan ini sebagai kepala dinas pemuda dan olahraga Sulbar siap dicopot (sambung tulisan dicoret-coret) dari jabatan dan diproses hukum.

Mamuju, tanggal 02/08/20221

H. Muh. Hamzih

Menanggapi surat pernyataan tersebut, praktisi Hukum, Dr. Rahmat Idrus SH menyampaikan bahwa surat pernyataan tersebut tidak mengikat.

“Tidak mengikat, hanya pernyataan moral saja,” singkatnya via WhatsApp. Senin (02/8)

Ditanya, apakah pernyataan tersebut mempengaruhi posisi jabatan, dan apakah berkekuatan hukum untuk dicopot? Dengan singkat Dr. Rahmat Idrus yang juga akademisi ini menjawab. “secara hukum, tidak,” tulisnya.

Dia menjelaskan, jika merujuk ke Peraturan Perundang-undangan, khususnya PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pemberhentian dari jabatan apakah itu jabatan admintratif, jabatan fungsional, maupun jabatan pimpinan tinggi itu diantaranya; Pemberhentian atas permintaan sendiri, karena mencapai batas usia pensiun, karena Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah, pemberhentian karena tidak cakap rohani atau jasmani, karena meninggal dunia,  karena melakukan tindak pidana atau penyelewengan, menjadi anggota Parpol.

“Lengkapnya bisa dilihat di PP tersebut,” sebutnya.

Surat pernyataan Kadispora Sulbar. (Ist)

Akademisi lainnya, Muh. Yusuf Umar, SH., MH menuturkan, terkait dengan pengunduran diri Kadispora secara de facto sah-sah saja. Namun secara de jure, harus ada pengakuan dari Gubernur Sulbar dengan cara mengeluarkan surat pemberhentian sebagai Kadispora karena Gubernur yang mengangkat dengan sebuah surat keputusan.

“Olehnya itu pihak-pihak yang menuntut pencopotan Kadispora (Sulbar) harus menghadap kegubernur untuk menindaklanjuti atas surat pengunduran dirinya Kadispora,” sebut Yusuf Umar.

“Dan tidak sampai disitu saja, secara hukum pidana pihak kepolisian atau Kejati untuk mengusut atas kecurangan-kecurangan yang dilakukan sebagai pembelajaran dikemudian hari dan sesuai asas pemerintahan yang baik dan benar,” tutupnya

(Anhar)

Bagikan
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Surat Pernyataan Kadispora Sulbar Tidak Mengikat"