Katinting.com, Bontang – Fraksi PKS mengusulkan pendekatan lintas sektor untuk menangani masalah stunting yang kian mengkhawatirkan. Adrof Dita, perwakilan fraksi, menekankan bahwa penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan, tetapi harus melibatkan berbagai sektor lain seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial.
Adrof menggarisbawahi bahwa stunting adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Sehingga kerja sama antar semua pihak sangat dibutuhkan sebagai langkah preventif menekan stunting di Kota Taman.
“Penanganan stunting harus mencakup perbaikan kondisi sosial ekonomi keluarga, akses ke pendidikan gizi, dan dukungan dari berbagai sektor,” jelas Adrof di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Sabtu (3/8/24).
Dia menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mengoordinasikan berbagai program antar sektor untuk menciptakan intervensi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Bontang, Najirah, setuju bahwa penanganan stunting memerlukan kerja sama yang kuat antara berbagai instansi. Najirah menyoroti, selain menyediakan layanan kesehatan, pemerintah kota juga telah memulai program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.
“Kami telah mengintegrasikan program-program yang melibatkan sektor pendidikan, pertanian, dan ekonomi untuk mendukung upaya penanganan stunting,” ungkap Najirah.
Najirah juga mengatakan, pemerintah telah meningkatkan kerja sama dengan komunitas lokal dan organisasi non-pemerintah untuk memperluas jangkauan program penanggulangan stunting. Kolaborasi ini mencakup pelatihan tentang pentingnya nutrisi, program pemberdayaan ekonomi untuk keluarga berpenghasilan rendah, serta inisiatif pendidikan kesehatan di sekolah-sekolah.
“Melalui kolaborasi lintas sektor, kami berharap dapat menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal,” tambahnya.
Pendekatan multidimensi yang diusulkan oleh Fraksi PKS ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan stunting di Bontang. Dengan melibatkan berbagai sektor dan komunitas, pemerintah kota optimis dapat mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Dalam rapat kerja DPRD Kota Bontang untuk membahas perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 ditekankan, upaya kolaboratif ini mencerminkan kesadaran bahwa stunting adalah masalah yang harus ditangani secara komprehensif dan terkoordinasi.
