Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Dukung Misi Antikorupsi Gubernur, BPKPD Ikuti Monev Ketat KPK

Mamuju, Katinting.com – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat menguatkan perannya dalam pencegahan korupsi dengan berpartisipasi aktif dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Barat yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Monev yang mengacu pada Program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tersebut berlangsung pada Senin (8/9) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar.

Evaluasi ini sejalan dengan Misi Kelima Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam RPJMD 2025–2029, yakni penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

BPKPD Sulbar mengerahkan jajaran intinya dalam rapat tersebut. Hadir Kepala Bidang Pendapatan Daerah Nuruddin Rahman, Kasubid Bina Kabupaten Amir Hamzah, Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda Syamsul Bahri, serta staf teknis pendukung. Kehadiran mereka menegaskan fokus institusi ini dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, barang milik daerah (BMD), serta optimalisasi penerimaan pajak.

Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa partisipasi dalam Monev ini adalah komitmen nyata mendukung agenda nasional pemberantasan korupsi.

“Kami ingin memastikan pengelolaan anggaran, aset daerah, dan pajak daerah berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta berorientasi pada kepentingan publik. Ini sejalan dengan visi Pemprov Sulbar mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tegas Chandra.

Selain BPKPD, rapat ini juga dihadiri oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Kepala Inspektorat, serta perwakilan perangkat daerah lainnya. Kolaborasi seluruh unsur organisasi perangkat daerah (OPD) ini diharapkan memperkuat sinergi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di Sulawesi Barat. (*/Fhatur Anjasmara)

Share:

Redaksi

Media Informasi Rakyat