Mamuju, Katinting.com – BPKPD Provinsi Sulawesi Barat memperkuat sinergi dengan lembaga legislatif pusat melalui Rapat Koordinasi bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Pertemuan yang digelar di Aula Kantor DPD RI Perwakilan Sulbar pada Senin (15/12) ini fokus pada penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
BACA JUGA: Sinergi Data BPS-Bapperida: Fondasi Sulbar Sejahtera Hingga 2030
Rapat dipimpin Anggota Komite IV DPD RI, Senator Jupri Mahmud dan dihadiri Sekretaris BPKPD Sulbar, Fahri Yusuf, beserta jajaran BPKPD dan Inspektorat Provinsi Sulbar. Pembahasan mencakup isu strategis pengelolaan APBD, mekanisme dana transfer ke daerah, serta pengawasan keuangan daerah.
Sekretaris BPKPD Sulbar, Fahri Yusuf, menegaskan pentingnya sinergi ini untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan.
“Pertemuan ini strategis untuk memperkuat koordinasi, khususnya dalam pengelolaan APBD dan pemanfaatan dana transfer. Kami berharap dukungan Komite IV DPD RI mendorong pengelolaan keuangan yang semakin transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Fahri.
Senator Jupri Mahmud menyampaikan komitmen Komite IV DPD RI dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan negara dan daerah. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola serta mendorong kebijakan fiskal yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyatakan kegiatan ini merupakan langkah konkret Pemprov Sulbar dalam mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang profesional. Langkah ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. (*/AR)
