Katinting.com, Bontang – Dua merek beras premium, Fortune dan Sania, diduga merupakan produk oplosan dan masih ditemukan beredar di sejumlah kios Pasar Taman, Bontang. Temuan itu menjadi sorotan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kota Bontang. Meski telah masuk daftar pengawasan, beberapa pedagang masih menjual beras tersebut.
Menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mendesak Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) serta Satgas Pangan untuk segera memanggil para distributor dan agen beras terkait.
“Saya minta DKUMPP segera rapat dengan distributor dan agen. Harus ada tanggung jawab. Tidak mungkin kami membiarkan masyarakat mengonsumsi beras oplosan. Tugas pemerintah itu melindungi warganya,” tegasnya, Selasa (22/7/2025).
Ia menekankan, pengecer seharusnya tidak menanggung beban sendiri atas beredarnya beras oplosan tersebut. Sebab, mereka hanya menjual kembali produk yang sudah masuk ke pasaran melalui jalur distribusi resmi.
Pemerintah Kota, kata Agus, tidak akan tinggal diam. Ia menegaskan agar dinas dan Satgas Pangan bertindak cepat, termasuk menarik produk dari pasaran jika terbukti tidak sesuai label.
“Kami beri wewenang ke dinas terkait untuk menyelesaikan. Tapi yang pasti, beras itu harus ditarik. Apapun alasannya,” ucapnya.
Ia juga mempertanyakan peran pengawasan dari pemerintah provinsi. Menurut dia, dengan temuan beras bermasalah seperti ini, seharusnya Pemprov Kalimantan Timur segera turun tangan.
“Mestinya pemerintah provinsi sudah datang dan berkoordinasi dengan pemerintah kota dan kabupaten. Jangan duduk diam. Mereka perpanjangan tangan pemerintah pusat, punya tanggung jawab langsung ke masyarakat,” kritiknya.
Terkait kualitas produk, dirinya menyarankan agar sampel beras segera diuji oleh dinas terkait. Jika hasil uji menunjukkan bahwa beras masih aman dikonsumsi, maka penyesuaian harga harus dilakukan sesuai kualitasnya.
“Kalau labelnya premium, tapi ternyata oplosan, maka harganya tidak boleh premium. Ini merugikan konsumen. Jika masih aman dikonsumsi, mungkin tidak ditarik, tapi tetap harus ada kebijakan harga,” terang dia.
Pemerintah juga memastikan bahwa penarikan beras tidak akan mengganggu pasokan kebutuhan pangan masyarakat.
“Kami pastikan keseimbangan tetap dijaga, jangan sampai masyarakat kekurangan pasokan,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menegaskan, persoalan tersebut bukan sekadar kelalaian distribusi, melainkan menyangkut keadilan dan perlindungan konsumen.
“Jangan sampai masyarakat terus dirugikan. Kami ingin ada kepastian dari hulu ke hilir bahwa setiap produk pangan yang beredar benar-benar layak dan sesuai standar,” tutupnya. (Re)
