Mamuju, Katinting.com – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat bersama pemangku kepentingan tingkat nasional dan daerah menggelar koordinasi lintas sektor. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar, Jumat (6/2), ini bertujuan mempercepat pengembangan kawasan ekonomi dan infrastruktur pelabuhan.
Langkah strategis ini diambil untuk memperkuat konektivitas logistik, meningkatkan daya saing wilayah pesisir, serta mendukung visi pembangunan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Pertemuan di Ruang Baruga BI Sulbar tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Departemen Aset dan Perkantoran Bank Indonesia Pusat, Bapperida Sulbar, PT ASDP Indonesia Ferry, Kantor Syahbandar, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPN), serta Bappeda Kabupaten Mamuju.
Dari Bapperida Sulbar, hadir Pelaksana Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Andi Muhammad Fachrul Odang dan Perencana Ahli Muda Muhammad Attar.
Dalam forum tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas. Topik utama meliputi pengembangan Kawasan Industri Belang-Belang, pengembangan Pelabuhan ASDP Simboro dan Pelabuhan Mamuju, serta penataan zonasi sektor strategis dan kebijakan tata ruang di Kabupaten Mamuju.
Selain itu, dibahas pula rencana pengembangan jangka panjang, berbagai kendala teknis pengembangan pelabuhan, serta kondisi jalan nasional di Sulbar yang sangat vital bagi konektivitas wilayah dan distribusi logistik.
Pengembangan Kawasan Industri Belang-Belang menjadi fokus utama mengingat lokasinya yang strategis di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II Selat Makassar. Kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat pengolahan komoditas agro dan pertambangan, sekaligus memperkuat posisi Sulbar sebagai simpul logistik regional.
Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor. Menurutnya, koordinasi yang terintegrasi sangat penting untuk memastikan pengembangan kawasan industri dan pelabuhan selaras dengan kebijakan tata ruang dan pembangunan infrastruktur daerah.
“Sinergi antarlembaga sangat diperlukan agar perencanaan pembangunan kawasan industri dan pelabuhan dapat berjalan efektif, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan sepakat untuk memperkuat kolaborasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan ekonomi serta infrastruktur pelabuhan secara berkelanjutan. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan wilayah pesisir dan kawasan industri di Sulawesi Barat, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. (*/AR)
