Mamuju, Katinting.com – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Bapperida Sulbar) memperkuat komitmen untuk mendorong pembangunan rendah karbon. Langkah ini sekaligus membuka peluang sumber pembiayaan alternatif melalui pasar karbon.
Komitmen tersebut dibahas dalam kegiatan E-Learning ASN Bapperida Sulbar bertajuk “Perdagangan Karbon dan Pasar Karbon” yang digelar secara virtual pada Sabtu, 7 Februari 2026. Kegiatan ini selaras dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, beserta jajarannya menghadiri pelatihan yang menghadirkan Program Manager Sulawesi Cipta Forum, Abdul Syukur Ahmad, sebagai narasumber. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas aparatur dalam memahami kebijakan rendah karbon dan peluang strategis perdagangan karbon.
Dalam paparannya, Abdul Syukur Ahmad menegaskan kaitan erat antara perdagangan karbon dengan isu perubahan iklim global. Emisi gas rumah kaca dinilai tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan mengalihkan prioritas anggaran pembangunan daerah.
“Emisi gas rumah kaca tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dan kebijakan pembangunan daerah,” jelasnya.
Ia menyoroti potensi besar Sulawesi Barat dalam skema ini. Dengan estimasi potensi serapan (offset) sekitar 3,6 juta ton dan pelepasan 1,8 juta ton, provinsi ini berpeluang memiliki surplus karbon yang dapat diperdagangkan. Potensi ini bahkan diproyeksikan mencapai sekitar 22 juta ton dalam 10 tahun ke depan, dengan catatan diperlukan dukungan kebijakan, kelembagaan, dan koordinasi yang kuat.
Pemerintah daerah memegang peran kunci dalam pengawasan, penyusunan regulasi pembagian manfaat, dan integrasi isu iklim ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Renstra.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bapperida Amujib menekankan pentingnya kesiapan aparatur untuk mengintegrasikan target perubahan iklim dan memastikan mekanisme Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) berjalan optimal.
“Perdagangan karbon merupakan peluang strategis yang perlu dipahami secara komprehensif oleh aparatur perencana. Selain mendukung pembangunan berkelanjutan, hal ini juga berpotensi membuka sumber pendanaan alternatif bagi daerah,” ujar Amujib.
Kegiatan serupa direncanakan akan dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi aparatur dan menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih adaptif serta berbasis data. (*/AR)
