Mamuju, Katinting.com – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat akan menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
BACA JUGA: Bapperida Soroti Tantangan Pengangguran dan Pemerataan Peluang Kerja
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mengawal visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Almarhum Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, untuk mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera.
Forum yang terbuka untuk umum ini dijadwalkan berlangsung pada Senin, 9 Februari 2026, di Aula Andi Depu Lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Masyarakat juga dapat berpartisipasi secara daring melalui Zoom Meeting dan kanal YouTube resmi Pemprov Sulbar di tautan:
https://www.youtube.com/@pemprovsulbar
Forum ini dirancang sebagai momentum strategis untuk memperkuat arah pembangunan daerah yang partisipatif, terukur, dan berorientasi hasil. Tujuannya adalah memastikan keselarasan antara kebijakan daerah dengan prioritas pembangunan nasional.
Sejumlah narasumber akan hadir memberikan perspektif, antara lain perwakilan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, akademisi Universitas Gadjah Mada Amirullah Setya Hardi, serta jajaran kepala perangkat daerah Provinsi Sulbar seperti Kepala Bapperida Amujib, Kepala BPKAD Mohammad Ali Chandra, dan Kepala Bapenda Abdul Wahab Hasan Sulur.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan tahapan krusial dalam penyusunan dokumen perencanaan. Forum ini juga berfungsi untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan visi-misi daerah dalam RPJMD 2025–2029.
“Forum konsultasi publik menjadi ruang kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, hingga masyarakat luas. Hal ini penting untuk memastikan arah kebijakan pembangunan tahun 2027 semakin tajam, tepat sasaran, dan berdampak bagi masyarakat Sulawesi Barat,” jelas Amujib.
Melalui pendekatan perencanaan yang terbuka dan kolaboratif ini, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih responsif terhadap tantangan dan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan. Bapperida mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif guna menghasilkan RKPD 2027 yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*/AR)
