Mateng, Katinting.com – Tinggingya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Mamuju Tengah, diungkap oleh Dinas Sosial Mamuju Tengah, melalui Kepala Dinsos Mamuju Tengah, Asmira Djamal, dihadapan anggota DPR RI dari Komisi VIII, Rabu kemarin (23/06) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Utama Benteng Kayumangiwang, Aula Kantor Bupati Mamuju Tengah.
Mantan camat Topoyo ini, membeber, jika jumlah RTLH di Mamuju Tengah, mencapai angka 13.850 unit ditambah dengan jumlah yang backlog dikisaran 2.855 unit, dan membutuhkan perhatian semua pihak dalam penanganan, dan dari 2016 hingga 2021 yang tertangani dari total jumlah RTLH baru mencapai 3.564 unit menjadi rumah layak huni (RLH).
Ia menuturkan bahwa dalam Permensos No.20 Tahun 2017, ditegaskan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan, salah satu aspek pendukung tumbuhnya lingkungan yang sehat dalam masyarakat, yakni terpenuhinya sarana lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Maka tentu sebagai daerah baru dan termuda di Sulbar, salah satu agenda penting kita kedepan, adalah bagaimana pemerintah menyelesaikan pemenuhan RLH bagi masyarakat yang saat ini masih tinggal di RTLH,” tutur Asmira.
Sementara itu, Wakil Bupati Mamuju Tengah, H Muh Amin Jasa, menyampaikan bahwa respon yang baik ditunjukan oleh salah seorang wakil Sulbar di DPR RI, dimana terkait pemenuhan dukungan program penuntasan RTLH menjadi RLH di Kabupaten Mamuju Tengah, berjalan secara survival berkat dukungan dari anggota Komisi VIII putra Mamuju Tengah.
“Karenanya bagi kami pemerintah daerah, berharap program pemenuhan RLH di Mamuju Tengah, masih tetap menjadi perhatian wakil kita di DPR RI khususnya di Komisi VIII, agar kita dapat menuntaskan pemenuhan rumah layak huni di Mamuju Tengah, bagi warga yang membutuhkan,” harap Amin.
Merespon apa yang menjadi harapan Pemda Mamuju Tengah, baik melalui instansi teknis maupun yang disampaikan oleh Wakil Bupati, anggota DPR RI Komisi VIII yang menyempatkan bertandang dan melakukan RDP dengan Pemda Mamuju Tengah, H Arwan Aras, menyampaikan bahwa apa yang menjadi harapan Pemda Mamuju Tengah, tentu akan terus diperjuangkan, terlebih kemudian, kebetulan mendapatkan kepercayaan berada di Komisi yang menanganani persoalan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.
Menyoal RTHL yang memang masih sangat tinggi jumlahnya di Mamuju Tengah, tentu menjadi konsen perjuangannya di Komisi VIII tanpa menafikan persoalan lain yang juga dibutuhkan daerah ini. Misalnya, meskipun kemudian jumlahnya tahun ini, tidak seberapa banyak, karena hanya dikisaran 50 unit bantuan untuk RLH untuk RTLH yang akan ditempatkan di Kecamatan Tobadak berdasarkan kajian teknis dari instansi terkait.
“Jumlahnya memang tak seberapa untuk tahun ini, karena hanya 50 unit dengan kisaran Rp.15 juta perunit, tapi kenyataan dilapangan bisa mendorong masyarakat bergotong royong, membangun RLH, karenanya mengapa tidak ada jasanya, karena ini kita jadikan role model sebagai jantungnya gotong royong, misalnya ada program bantuan dari Baznas, terhadap kaum duafa, ditambah kemudian bantuan dari donatur lainnya, sehingg semangat gotong royongnya memang terasa,” jelas Arwan.
Ia berharap dengan role model gotong royong ini, bisa terus dilakukan di Mamuju Tengah, sehingga pelan pelan, penanganan RTLH menjadi RLH bukan beban yang berat bagi pemerintah ini, karena dengan gotong royong ini, jumlah RTLH akan terus berkurang.
“Dan ini penting kita terus dorong, sebagai upaya menuntaskan RTLH yang masih tinggi, dengan menggerakan semua stakehlder yang berkemampuan, berkontribusi dengan cara gotong royong” pungkas Arwan.
(Fhatur Anjasmara)
