Katinting.com, Bontang – Peredaran narkoba di Kota Bontang semakin mengkhawatirkan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan pentingnya tindakan lebih serius dan terkoordinasi dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah tersebut.
Agus Haris menyoroti bahwa para pengedar dan pengguna sering kali menjadi korban dari lemahnya penanganan masalah ini oleh negara.
“Tindakan penangkapan biasanya hanya menyasar pelaku kecil, sementara yang lebih besar tetap beroperasi,” ujarnya saat ditemui di Gedung Sekretariat DPRD Kota Bontang, Rabu (24/7/2024).
Sebagai solusi, Agus Haris menyarankan peningkatan pengawasan di jalur-jalur utama yang menjadi pintu masuk peredaran narkoba. Ia menekankan perlunya memperketat penjagaan di jalur laut, khususnya di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Bontang dan Kalimantan Timur (Kaltim).
“Pol-airud dan Badan Imigrasi perlu bekerja sama untuk memperketat pengawasan di perairan. Pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal yang datang, termasuk menggunakan anjing pelacak jika perlu,” sarannya.
Selain itu, Agus Haris juga menekankan pentingnya pengawasan di jalur darat. Ia mengusulkan agar razia rutin dilakukan di titik-titik strategis seperti Tugu Selamat Datang dan simpang Kusnodo.
“Pemeriksaan kendaraan yang masuk ke Bontang harus diperketat, terutama untuk memastikan tidak ada narkoba yang masuk dari Samarinda atau daerah lain di Kaltim,” tambahnya.
Politisi dari Partai Gerindra ini juga menekankan, langkah ini memerlukan koordinasi dengan pihak berwenang di tingkat provinsi, termasuk peran aktif dari Gubernur Kaltim.
Dalam mengatasi masalah narkoba, Agus Haris mendorong pembentukan tim Satuan Petugas (Satgas) khusus di tingkat provinsi sebagai bagian dari solusi yang lebih holistik. Ia juga menyarankan alokasi anggaran untuk menambah jumlah personel kepolisian, yang diharapkan dapat menekan keberanian para pengedar untuk beraksi.
Namun, ia mengapresiasi upaya sosialisasi bahaya narkoba yang dilakukan oleh Satreskoba Polres Bontang, namun ia menekankan bahwa pendekatan ini saja tidak cukup.
“Kita membutuhkan langkah-langkah preventif yang lebih tegas. Pemerintah harus serius dalam menangani masalah ini dan memastikan bahwa narkoba tidak lagi beredar di Kaltim,” tutupnya.
