banner 728x90
Abdul Rahim saat menerima pengunjukrasa ribuan perawat (foto.zul)
banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Kurang lebih 1.500 Perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dari enam kabupaten di Sulbar mendatangi Kantor DPRD Sulbar jalan Abdul Malik Pattana Endeng Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, melakukan aksi unjuk rasa menuntut perlakuan yang adil terhadap perawat yang ada di Sulbar. Kamis (16/03).

Dalam aksi ini, tiga point yang menjadi tuntutan dari massa aksi tersebut, yaitu Revisi Undang-undang ASN, bentuk konsul Keperawatan, Tolak Gaji murah untuk perawat.

Mereka mendesak DPRD Sulbar untuk memperjuangkan nasib perawat.

“Kami tidak menginginkan gaji rendah terutama yang ada di Mamuju, hanya 400 per bulan sementara di Jawa di atas satu juta rupiah per bulan,” ucap Korlap aksi.

PPNI juga meminta pemerintah pusat merevisi undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkesan mendiskrimiasi keberadaan perawat, terutama dalam hal pengangkatan ASN.

“Data PPNI dari sekian ribu tenaga kesehatan yang diangkat menjadi ASN tidak ada satu pun di dalamnya perawat,” ucapnya.

Untuk menjawab tuntutan massa aksi, Abdul Rahim selaku ketua komisi IV DPRD Sulbar yang membidangi masalah kesehatan, kepada pengunjukrasa mengatakan akan meminta kepada Gubernur Sulbar agar upah minimum perawat yang berada di rumah sakit dan Puskesmas menjadi perhatian khusus.

“Kami sebagai komisi IV yang membidangi kesehatan di DPRD. Sulbar, kami akan meminta kepada bapak Gubernur Sulawesi Barat beserta seluruh dinas kesehatan yang berada di daerah Sulbar agar upah minimum perawat yang ada di Rumah Sakit maupun yang berada di Puskesmas dapat menjadi perhatian khusus di Sulbar. Percayalah aspirasi saudara-saudara akan kami kawal di pemerintahan Sulbar,” ucap Rahim.

Ia juga berjanji akan memperjuangkan aspirasi para perawat yang ada di Sulbar.

“Agar tidak diperlakukan secara diskriminatif dalam pengangkatan PNS. Kami siap mengawal aspirasi dan keinginan saudara-saudara sampai di pemerintah pusat,” kata Abdul Rahim.

Sesuai menerima tanggapan dari Ketua komisi IV DPRD Sulbar massa aksi meninggalkan kantor DPRD bertolak ke Kantor Gubernur Sulbar yang menjadi titik aksi berikutnya. (Zulkifli)

Bagikan

Comment