Mamuju, Katinting.com – Kurangnya wadah pemasaran komoditas di Sulbar memantik Komisi II DPRD mewacanakan program Sulbar Market Akses. Program berbasis digital ini diharapkan bisa menjadi ruang memperluas berbagai hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan di Sulbar.
Program ini rencananya akan didorong masuk di Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD 2023. Sulbar Market Akses direncanakan menjadi marketplace untuk berbagai produk komoditas, mulai dari komoditas mentah sampai olahan UMKM.
Sekretaris Komisi II DPRD Sulbar, Hatta Kainang menegaskan program ini akan menjadi atensi khusus pada tahun 2022.
“Saya sudah keliling melihat berbagai persoalan. Salah satunya ini, wadah komoditas belum ada. Makanya harus jadi ini Sulbar Market Akses. Tidak boleh tidak,” kata Hatta saat menggelar pertemuan dengan sejumlah dinas terkait, di ruangan Komisi II, Senin (7/3/22).
Pada pertemuan itu, turut hadir perwakilan Dinas Koperasi dan Perdagangan (Diskoperindag) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perkebunan, dan Bappeda.
“Jadi tolong dengar itu yah, kita kerja sama-sama. Kalau tidak, saya akan tegas di pembahasan APBD nanti,” ujarnya.
Adapun komoditas potensial di Sulbar antara lain Sawit, Kopi, Kakao, Jahe, Kelapa, dan Nilam. Sementara untuk komoditas yang sudah melalui proses olahan serta berbasis UMKM. Di antaranya, Abon Ikan, Briket Kelapa, Minyak Mandar, dan Gula Mandar, dan sebagainya.
Tak hanya itu, di sektor perikanan dan kelautan Sulbar juga menyimpan potensi seperti Rumput Laut, Tuna, dan Telur Ikan Terbang. “Ada banyak lagi, komoditas dan produk UMKM yang sudah jalan tapi minim pemasaran. Makanya kenapa penting wadah yang nantinya berbasis digital ini, supaya orang gampang menemukan pasarnya,” ujarnya.
Pejabat Fungsional Perencana, Ahli Muda Bappeda Sulbar, Muhammad Saleh menyambut positif rencana program market place tersebut. Program inisiasi dari Hatta Kainang, itu kata dia, sejatinya sejalan dengan kebijakan Pemprov Sulbar dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk mendorong hilirisasi UMKM di Sulbar.
“Makanya kami upayakan program ini diinternalisasikan ke dalam dokumen RKPD tahun 2023 yang saat ini dalam tahap rancangan awal,” ujarnya
Adapun terkait kendala dan tantangannya, lanjut Saleh, saat ini mungkin pada saat menentukan peran setiap OPD. Terutama dalam penggunaan aplikasi yang dibuat nanti.
(Advetorial)
