Mateng, Katinting.com – Fenomena pasca Pilkada disejumlah daerah sering menyisakan persoalan baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, yang diduga tak berpartisipasi Calon Kepala Daerah yang menang saat Pilkada, sehingga sering muncul istilah sunami Pilkada yang berujung eksodus ASN/PNS kesuatu daerah.
Tidak terkecuali pasca Pilkada Mamuju, diketahui ada beberapa ASN yang menyiapkan diri untuk pindah wilayah kerja keluar Mamuju, dan salah satu daerah yang akan dituju yaitu Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng).
Di deteksi pada BKDD Mateng, sudah menerima pengajuan pindah kerja dari Mamuju ke Mateng, oleh sejumlah ASN dari Mamuju.
Menyikapi fenomena itu, beberapa penggiat aktivis di Mateng menyampaikan harapan besarnya, kiranya, Pemerintah kabupaten Mateng, menolak permohonan pindah para ASN dari Mamuju.
Para aktivis melihat, jika keran perpindahan dari Mamuju ke Mateng, yang dilakukan secara besar besaran dibuka, tentu ini merugikan sumber daya yang dimiliki oleh Mateng, yang juga memiliki peluang yang sama untuk sebuah jabatan, karena tentu seleksinya akan makin ketat jika terjadi pertambahan secara tiba tiba orang berebut jabatan, mulai dari eselon IV sampai eselon II.
“Saya kira ini tidak benar, jika kemudian Pemkab Mateng, buka pintu masuk bagi para eksodusisme ASN dari Mamuju, makanya harus ditolak, dan secara pribadi saya menolak” tegas Masbur Domeng, salah seorang aktivis HMI Mateng.
Baginya, jika keran ini dibuka di Mateng, guna menampung ASN yang merasa akan terdampak sunami politik di Mamuju pasca Pilkada, tentu ini sangat berbahaya, sebab tentu ASN yang selalu mencari posisi nyaman dari akibat bermain main diwilayah politik abu abu pada perhelatan politi, adalah ASN yang tak punya prinsip.
“Kalau ASN terdampak tsunami politik sekalipun itu juga tak dibenarkan dalam UU ASN, maka harus menanggung resiko, jangan kemudian hanya mau mencari posisi nyaman, dengan menjadikan Mateng sebagai tujuan mendapatkan posisi yang nyaman” kesal Masbur.
Katanya, tipe ASN seperti ini, tentu juga akan melakukan hal yang sama kelak di Mateng, dan kalau tidak dapat jabatan, mereka akan minta lagi pindah ke Mamuju atau ke daerah lain.
“Saya kira sangat tidak baik demi penataan masa depan birokrasi di Mateng, kalau keran eksodusisme ini dibuka hanya untuk menerima ASN yang dari Mamuju karena takut terdampak sunami Pilkada, jadi tegas saya sampaikan, kita mesti menolak pola pengisian birokrasi di Mateng, dengan menampung eksodusisme dari Mamuju,” pungkas Masbur.
(Mahfudz)
