Pasangkayu, Katinting.com – Wakil Ketua DPRD Pasangkayu, Irpandi Yaumil angkat suara perihal berbagai persoalan yang mengemuka di daerah ini.
Sebagian besar menjadi sorotan oleh sejumlah anggota DPRD Pasangkayu, Sulawesi Barat.
Salah satunya dana non kapitasi. Untuk mengetahui sejauh mana persoalan ini, ia ingin menghadirkan kembali pihak-pihak terkait, utamanya BPKAD Pasangkayu. Apalagi, rapat baru sekali dilaksanakan.
Soal adanya dugaan penyelewengan, itu belum bisa langsung disimpulkan. Pasalnya, titik kebenarannya belum diketahui pasti.
“Saya kira, kalau mau lebih jelasnya kita mengarah kepada dugaan penyelewengan, kita harus hadirkan keuangan (BPKAD) dan dinas terkait,” kata Ketua KNPI Pasangkayu ini.
Berbicara masalah dana non kapitasi, sambung Irpandi, harusnya lebih gamblang diketahui, jangan hanya BPJS dicari lantas menduga-duga ada penyelewengan, itu keliru.
Pernyataan anak kandung Bupati Pasangkayu, Yaumil Ambo Djiwa itu, bukanlah sanggahan terkait apa yang disampaikan salah seorang anggota DPRD Pasangkayu, Yani Pepi Adriani.
Menurut Wakil Ketua Golkar Pasangkayu itu, sudah benar apa yang dilakukan teman sejawatnya di DPRD Pasangkayu itu. Tapi, kalau mengarah kepada dugaan penyelewengan, harusnya perlu dicermati lebih dalam.
Beberapa waktu lalu, ia sempat pertanyakan soal dana non kapitasi kepada dinas kesehatan. Jawaban yang ia dapat, dana tersebut ada di BPKAD.
Pernyataan itu, persis yang disampaikan Kadis Kesehatan Pasangkayu, Samhari, kepada media seperti yang sudah diberitakan sebelumnya.
Ia juga bicara mengenai landscape RSUD Pasangkayu yang tak lepas dari sorotan DPRD Pasangkayu sepekan terakhir.
Irpandi menjelaskan, soal itu merujuk pada persoalan tekhnis dinas terkait yakni PUPR. Memiliki fungsi kontrol, DPRD hanya perlu mengetahui aliran dananya.
“Aliran dananya yang harus kita (DPRD) kontrol, soal tekhnis itu urusan dinas terkait,” jelas Politisi muda Golkar Pasangkayu ini, Minggu, 6 Juni 2021.
Arham Bustaman
