Mamuju, Katinting.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulbar di Graha Sandeq Pemprov Sulbar, Kamis (20/06).
Rakor ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya ekonomi inklusif, menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.
Penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, menjelaskan bahwa berdirinya sebuah daerah sebagai daerah otonom harus mandiri dari sisi keuangan. Namun, dengan usia 20 tahun, Sulbar masih bergantung 77 persen pada transfer dari pusat. Kondisi ini menandakan bahwa upaya 20 tahun lalu masih belum optimal.
Rakor melibatkan TPAKD, OJK, LPS, dan pihak terkait lainnya untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah.
“Bagaimana mungkin mendorong ekonomi inklusif dengan jumlah APBD di Sulbar tidak cukup 15 Triliun? Maka jalan satu-satunya adalah mendapatkan dukungan KUR,” ucap Bahtiar.
