Rakor ini merupakan implementasi dari program andalan Quick Wins Sulbar Sehat, yang digagas Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, sebagai batu pijakan mewujudkan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”.
Baca juga; Dinkes Sulbar Pacu Digitalisasi Layanan Kesehatan Melalui Evaluasi RME di Puskesmas Banggae I
Rapat yang berlangsung tertutup ini dihadiri oleh seluruh pimpinan instansi kunci, mencerminkan keseriusan pemerintah. Turut hadir Kepala BPS Sulbar, Pimpinan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Kepala Bapperida, Kepala BPKPD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, serta Tim Ahli Gubernur dan Wagub.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, dalam pernyataannya bersikap tegas. Ia menegaskan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan adalah hak dasar warga dan menjadi prioritas absolut pembangunan.
“Rapat hari ini adalah momentum krusial untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Anggaran BPJS bukan sekadar persoalan angka dan dana, melainkan komitmen nyata untuk memastikan hak konstitusional masyarakat atas layanan kesehatan tidak ternomorduakan. Pada 2026, target kita jelas: Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta harus tetap terjaga dengan alokasi anggaran yang tepat, efektif, dan berkelanjutan,” tegas Nursyamsi.
Dalam pembahasan yang intens, rapat menyepakati dua langkah strategis untuk mengamankan target tersebut:
-
Percepatan Sinkronisasi Data Penerima Bantuan Iuran (PBI), baik dari Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Pemerintah Pusat. Langkah ini penting untuk memastikan keakuratan data, menghilangkan duplikasi, dan menekan potensi kebocoran anggaran.
-
Penyusunan Pola Kebijakan Antisipatif menghadapi kemungkinan keterbatasan anggaran transfer ke daerah pada 2026. Pemprov bertekad mencari solusi cerdas agar capaian UHC tidak melorot, meski dalam tekanan anggaran.
Dengan langkah proaktif dan terukur ini, Pemprov Sulbar bertekad membangun sistem jaminan kesehatan yang lebih efisien, tepat sasaran, dan tahan banting. Komitmennya jelas: melindungi seluruh lapisan masyarakat Sulbar, tanpa terkecuali, dari dampak ketidakpastian anggaran. (*/Fhatur Anjasmara)
